Sulitnya Ungkap Laporan TPF Kasus Munir sejak Era SBY hingga Jokowi...

Kompas.com - 08/09/2020, 18:02 WIB
Tokoh pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib Kompas/Iwan Setiyawan Tokoh pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib

JAKARTA, KOMPAS.com - Pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib dibunuh 16 tahun lalu, pada 7 September 2004, namun hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar mengenai pelaku dan dalangnya.

Secercah harapan sempat muncul dalam upaya mengungkapkan dalang sesungguhnya, yang membuat Cak Munir tewas diracun.

Harapan semula muncul saat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencoba mendapatkan berbagai informasi terkait penyelidikan dan penyidikan pembunuhan Munir.

Salah satu dokumen yang dianggap penting adalah Laporan Tim Pencari Fakta Kasus Munir. Menurut Kontras, dokumen itu belum pernah diumumkan ke publik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Baca juga: Kisah Cinta Munir dan Suciwati, Risiko hingga Kengerian yang Dilalui…

Upaya agar masyarakat mendapatkan transparansi terhadap Laporan TPF Kasus Munir dilakukan, Kontras kemudian berharap kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ajukan sengketa informasi

Pada (28/4/2016), bersama istri Munir, Suciwati, Kontras mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke KIP, mendesak Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan Laporan TPF Kasus Munir.

Kontras berharap KIP bisa memecahkan kebuntuan dalam penuntasan kasus Munir, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Kontras, KIP "memberikan energi positif di tengah menghadapi tantangan sulitnya masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi dari Lembaga Publik Negara tanpa alasan yang jelas."

Baca juga: Pengungkapan Kasus Kematian Munir yang Jadi Ujian Sejarah...

Dalam dokumen kesimpulan sebagai Pemohon yang diajukan ke KIP, Kontras menjelaskan bahwa Tim Pencari Fakta Kasus Munir dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 pada 22 Desember 2004 oleh Presiden SBY.

TPF telah bekerja selama enam bulan, dan menyerahkan laporan penyelidikan pada 24 Juni 2005. Penyerahan ini sehari setelah berakhirnya masa kerja anggota TPF Munir.

Menurut Koordinator Kontras saat itu, hasil laporan TPF Kasus Munir diserahkan kepada Presiden SBY oleh Ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi.

"Namun demikian, laporan yang diserahkan tersebut hingga hari ini belum pernah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah c.q Presiden RI kepada publik sebagaimana mandat Penetapan Kesembilan dari Keppres dimaksud," demikian penjelasan Kontras saat menjelaskan alasan mengajukan sengketa informasi ke KIP.

Baca juga: Ironi Munir Pilih Garuda Menuju Belanda...

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

33.429 Calon Jemaah Tak Penuhi Syarat Usia Umrah di Masa Pandemi

33.429 Calon Jemaah Tak Penuhi Syarat Usia Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X