Kompas.com - 31/08/2020, 19:36 WIB
Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin ditunjukkan saat konferensi pers usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin ditunjukkan saat konferensi pers usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk 40 hari ke depan.

Rachmat Yasin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi.

"Hari ini Senin, (31/8/2020) Penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka RY (mantan Bupati Bogor) selama 40 hari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (31/8/2020).

Baca juga: KPK Kembali Panggil Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai Tersangka

Ali menuturkan, perpanjangan masa penahanan tersebut dimulai pada Rabu (2/9/2020) hingga 11 Oktober 2020 mendatang.

Adapun Rachmat telah ditahan KPK di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur sejak Kamis (13/8/2020) lalu.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara itu, gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2014 di mana Rachmat divonis bersalah dan dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Ia pun telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin dan bebas pada Mei 2019 lalu. Namun, setelah bebas ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diberlakukan, Pemerintah Tetap Larang TKA Masuk ke Indonesia

PPKM Level 4 Diberlakukan, Pemerintah Tetap Larang TKA Masuk ke Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Juli: Tambah 1.824, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 88.659 Orang

UPDATE 28 Juli: Tambah 1.824, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 88.659 Orang

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 558.392 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 558.392 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kekerasan Prajurit ke Warga di Merauke, KSAU Segera Copot Danlanud dan Dansatpom

Kekerasan Prajurit ke Warga di Merauke, KSAU Segera Copot Danlanud dan Dansatpom

Nasional
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 43.856 Orang

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 43.856 Orang

Nasional
Mendagri Klaim Keberhasilan PPKM Tampak di Indramayu

Mendagri Klaim Keberhasilan PPKM Tampak di Indramayu

Nasional
Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Nasional
UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

Nasional
Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Nasional
Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Nasional
Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Nasional
Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Nasional
Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X