Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/08/2020, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK).

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Kerja pembahasan tingkat I RUU MK antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Sembilan fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU MK secara tertulis.

Baca juga: ICW Khawatir Revisi UU MK Jadi Alat Barter Politik

Seluruh fraksi juga setuju untuk melanjutkan pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI pada 1 September 2020?," kata Ketua Komisi III Herman Hery saat memimpin rapat.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Sebelum diputuskan dalam pembicaraan tingkat I, seluruh anggota Komisi III dan pemerintah mendengarkan laporan Panja yang disampaikan Ketua Panja RUU MK Adies Kadir.

Adies mengatakan, substansi yang menjadi pembahasan dalam RUU MK di antaranya adalah mengenai kedudukan, susunan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: PSHK: Revisi UU MK Hanya Fokus pada Syarat Pemilihan Hakim, Wakil Ketua dan Ketua MK

Kemudian, mengenai usia minimal,syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi, penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis kehormatan di Mahkamah Konstitusi.

"Dan pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang sedang mengemban amanah sebagai negarawan, penjaga Konstitusi tetap terjamin secara konstitusional," ujar dia.

Adies juga mengatakan, Panja juga merumuskan perubahan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Jumlah DIM yang dinyatakan tetap jadi 94 DIM, jumlah DIM yang redaksional jadi 13 DIM. jumlah DIM yang sifatnya substansi 12 DIM dan DIM yang substansi baru sebanyak 2 DIM," ucapnya.

Baca juga: PSHK: Revisi UU MK Hanya Fokus pada Syarat Pemilihan Hakim, Wakil Ketua dan Ketua MK

Setelah itu, pimpinan rapat Komisi III DPR Herman Hery tidak membacakan naskah RUU MK, tetapi langsung meminta pandangan mini fraksi secara tertulis.

Lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU MK oleh DPR dan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi.

"Dalam kesempatan ini pula kami mewakili presiden mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi III DPR dan anggota yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini," kata Yasonna.

Sebelumnya diberitakan, pembahasan RUU MK yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) dan pemerintah dilakukan tertutup.

Baca juga: Pembahasan Revisi UU MK Dinilai Langgar Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh mengatakan, hal tersebut harus dilakukan agar pasal-pasal yang akan dibahas tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Rapat panja RUU MK memang harus tertutup dikarenakan masih pembahasan pasal-pasal, agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman atau salah persepsi apabila pasal-pasal yang belum disetujui sudah di-publish ke masyarakat," kata Khairul saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal menilai, pembahasan revisi Undang-Undang Makhamah Konstitusi (RUU MK) secara cepat dan tertutup mencederai semangat reformasi.

Sebab, menurut Agil, MK lahir atas keinginan masyarakat pada era reformasi, sehingga aspirasinya terkait pembahasan revisi UU MK saat ini juga harus dengar pemerintah ataupun DPR.

"Bahwa proses yang cepat kilat dan tertutup itu tentunya mencederai semangat reformasi yang mana kita ketahui bahwa Reformasi '98 itu kan menginginkan kehadiran dari Mahkamah Konstitusi," kata Agil melalui telekonferensi, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan

Namun, lanjut dia, aspirasi masyarakat terkait pembahasan revisi UU MK ini justru tidak didengar pemerintah dan DPR.

Oleh karena itu, ia menilai pembahasan revisi UU MK kali ini telah mencederai semangat reformasi.

"Pembahasan dilakukan dengan cepat bahkan di tengah kondisi Covid-19 yang terjadi sekarang," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Nasional
Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Nasional
Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Nasional
Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Nasional
12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Nasional
Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Nasional
Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Nasional
5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Nasional
Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus 'Obstruction of Justice'

Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Nasional
Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Nasional
Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Nasional
Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.