Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kompas.com - 13/08/2020, 19:28 WIB
Bupati Bogor Rachmat Yasin saat datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (29/4/13), untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus proyek olahraga Hambalang. Ia dimintai keterangan untuk tersangka Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mohammad Noor.  KOMPAS/ALIF ICHWANBupati Bogor Rachmat Yasin saat datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (29/4/13), untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus proyek olahraga Hambalang. Ia dimintai keterangan untuk tersangka Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mohammad Noor.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin selaku tersangka kasus tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi, Kamis (13/8/2020).

"Kami akan menahan tersangka RY (Rachmat Yasin), seorang Bupati Bogor waktu periode 2008-2014 selama 20 hari pertama," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Kamis malam.

Lili mengatakan, Rachmat akan ditahan di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama, terhitung mulai Kamis ini hingga Selasa (1/9/2020) mendatang.

Baca juga: KPK Kembali Panggil Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai Tersangka

Rachmat ditahan setelah memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka.

Rachmat yang sudah mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye pun turut dihadirkan dalam konferensi pers penahanan.

Dalam kasus ini, Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara itu, gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: KPK Gali Dugaan Pemotongan Anggaran oleh Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2014 yang juga melibatkan Rachmat.

Dalam kasus itu, Rachmat divonis bersalah dan dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan. Ia telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin dan bebas pada Mei 2019 lalu.

Namun, setelah bebas ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dengan penahanan hari ini, maka Rachmat kini kembali merasakan hidup di tahanan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X