Ketua Komisi I Sebut Wajar Terjadi Penurunan Jalannya Demokrasi Selama Pandemi

Kompas.com - 23/08/2020, 19:27 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai wajar terjadinya penurunan penilaian masyarakat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia selama pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Meutya saat merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 12-15 Agustus 2020 yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 67 persen.

Sebab, Jumlah tersebut turun 7 persen dibandingkan sebelum Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020.

Baca juga: Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Jalannya Demokrasi Turun Tajam Selama Pandemi

“Meskipun ada penurunan pelaksanaan demokrasi, angkanya tetap tinggi. Dalam situasi sulit dan tantangan menghadapi Covid-19, angka penurunan merupakan gejala normal. Insya Allah bisa diperbaiki,” kata Meutya dalam sebuah acara rilis survei, Minggu (23/8/2020).

Meutya mengatakan, komitmen masyarakat terhadap demokrasi dinilai masih tinggi, yakni 71 persen. Oleh sebab itu, dia yakin semua akan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Selain itu, hasil survei tersebut, menurut Meutya membantahkan pernyataan kelompok masyarakat yang beberapa waktu lalu mengecam jalannya demokrasi dan menuntut menegakkan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Meskipun tak menyebut secara jelas kelompok masyarakat yang mengecam jalannya demokrasi.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu, kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai KAMI menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi.

Baca juga: Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Singgung Ancaman Proxy War

Adapun kelompok masyarakat KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), MS Ka’ban (Mantan Menteri Kehutanan), Ahmad Yani (Mantan Politisi PPP), Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN), dan lain-lain.

KAMI menyatakan delapan tuntutannya kepada Presiden Jokowi. Selain itu menuntut pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menyelenggarakan negara sesuai dengan UUD 1945.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X