Menantikan Kemerdekaan dari Hukum Pidana Kolonial

Kompas.com - 18/08/2020, 08:18 WIB
Salah satu demonstran dari Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) tengah memperlihatkan poster berisi tuntutan dicabutnya pasal 276 ayat 2 RKUHP, karena dinilai mematikan mata pencaharian tukang gigi. KOMPAS.com/AGIE PERMADISalah satu demonstran dari Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) tengah memperlihatkan poster berisi tuntutan dicabutnya pasal 276 ayat 2 RKUHP, karena dinilai mematikan mata pencaharian tukang gigi.

Di samping pembaharuan parsial, pembaharuan holistik KUHP dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP).

Upaya penyusunan RUU KUHP telah dilakukan sejak tahun 1963, dan perjalanan pembentukannya tidak berjalan dengan mulus.

Bahkan selang 21 Tahun pasca demontrasi Reformasi 1998, mahasiswa turun ke jalan dengan hashtag-nya "Reformasi Dikorupsi" mengusung 7 (tujuh) desakan, salah satunya adalah menolak RUU KUHP!

Mengurai kesalahpahaman RUU KUHP

Dalam konteks negara demokrasi, demonstrasi merupakan hal yang wajar, sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain political protest (Anita Breur:2012) dan social protest (Sahan Savas, et.all:2018).

Artinya, penolakan terhadap RUU KUHP adalah lumrah dan wujud implementasi nilai demokrasi di Indonesia.

Namun, yang terpending adalah menyelami alasan mengapa penolakan tersebut terjadi.

W Lawrence Neuman mengemukakan masyarakat memiliki alasan sendiri atas setiap tindakan mereka, dan kita perlu mempelajari alasan tersebut (Neuman:2014).

Kesalahpahaman terhadap RUU KUHP antara lain di cap rasa kolonial, dibuat terburu-buru, bersifat represif, terlalu jauh masuk ke area yang sangat privat.

Hal yang lumrah apabila pandangan tersebut muncul, karena untuk memahami RUU KUHP tidaklah mudah, tidak sesederhana membacanya, tetapi kita harus bisa memahami konsepsi intelektual (intellectual conception) atau alasan mendasar yang melahirkan rumusan setiap pasal dalam RUU KUHP.

Dialog merupakan hal yang penting untuk dilakukan, untuk dapat mengurai kesalahpahaman terhadap RUU KUHP. Dialog harus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai elemen bangsa.

Pertama, pemerintah bersama tim perumus RUU KUHP yang merupakan begawan hukum pidana Indonesia perlu meyakinkan bahwa formulasi norma hukum pidana yang hendak dirumuskan dalam RUU KUHP berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harus mampu ditujukan, berbagai aturan pemidanaan, delik, dan sanksi pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, menjelaskan pandangan HAM yang partikularisitik relatif yang dianut dan direalisasikan dalam RUU KUHP.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait 'Swab Test' Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Terkait "Swab Test" Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Nasional
Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Nasional
Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Nasional
PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

Nasional
UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

Nasional
Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X