Pegawai KPK Jadi ASN, Istana Sebut Tak Ganggu Independensi

Kompas.com - 10/08/2020, 18:34 WIB
Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono Fabian Januarius KuwadoPolitisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN) tidak akan mengganggu independensi komisi antirasuah tersebut.

Perubahan status ini diatur melalui Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 41 Tahun 2020 yang baru diteken Presiden Joko Widodo.

"PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Dini dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).

Baca juga: KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

Dini mengatakan, PP ini merupakan pelaksanaan amanat UU KPK pasal 1 angka 6, pasal 69B dan pasal 69C.

Pada intinya pasal-pasal itu mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN. Dalam hal pegawai KPK belum berstatus ASN, maka dalam jangka waktu paling lambat dua tahun semenjak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.

"PP ini diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara," kata Dini.

"Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," sambung dia.

Baca juga: ICW Nilai Independensi KPK Kian Terkikis Setelah Pegawai Jadi ASN

Diberitakan, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Beni Kurnia Ilahi menilai, peralihan status pegawai KPK ini dapat mengganggu independensi.

Meskipun secara legal formal dibenarkan karena perintah undang-undang, tapi kehadiran PP Nomor 41 itu, menurut Beni berseberangan dengan ketentuan yang mengatur soal independensi lembaga seperti KPK.

Dengan perubahan status kepegawaian itu, Beni menyebutkan bahwa hal itu akan berimplikasi pada independensi lembaga KPK.

Baca juga: Sistem Penggajian Pegawai KPK Diubah, Laode: Yang Bagus Jadi Bermasalah

Sebab, jika pegawai KPK dikategorikan seperti ASN biasa, maka mereka akan berada di bawah payung hukum ASN yang dikhawatirkan bakal terikat ketentuan eksekutif.

"Contohnya ketika status telah diberikan sebagai ASN, maka dia harus siap ditempatkan di seluruh wilayah indonesia," ujar Beni.

"Ini ditakutkan ketika pegawai KPK mengusut kasus-kasus besar yang berhubungan dengan presiden atau kementerian dan lembaganya, bisa saja nanti pegawai yang bersangkutan dimutasi ke lembaga lain atau pemerintah daerah," sambung dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Kondisi Kesehatan Khusus Ini Disebut Dapat Menerima Vaksin Covid-19

Pemilik Kondisi Kesehatan Khusus Ini Disebut Dapat Menerima Vaksin Covid-19

Nasional
IPB Siap Bantu Uji Praklinis Vaksin Covid-19 Merah Putih

IPB Siap Bantu Uji Praklinis Vaksin Covid-19 Merah Putih

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X