Pegawai KPK Jadi ASN, Istana Sebut Tak Ganggu Independensi

Kompas.com - 10/08/2020, 18:34 WIB
Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono Fabian Januarius KuwadoPolitisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN) tidak akan mengganggu independensi komisi antirasuah tersebut.

Perubahan status ini diatur melalui Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 41 Tahun 2020 yang baru diteken Presiden Joko Widodo.

"PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Dini dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).

Baca juga: KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

Dini mengatakan, PP ini merupakan pelaksanaan amanat UU KPK pasal 1 angka 6, pasal 69B dan pasal 69C.

Pada intinya pasal-pasal itu mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN. Dalam hal pegawai KPK belum berstatus ASN, maka dalam jangka waktu paling lambat dua tahun semenjak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.

"PP ini diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara," kata Dini.

"Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," sambung dia.

Baca juga: ICW Nilai Independensi KPK Kian Terkikis Setelah Pegawai Jadi ASN

Diberitakan, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Beni Kurnia Ilahi menilai, peralihan status pegawai KPK ini dapat mengganggu independensi.

Meskipun secara legal formal dibenarkan karena perintah undang-undang, tapi kehadiran PP Nomor 41 itu, menurut Beni berseberangan dengan ketentuan yang mengatur soal independensi lembaga seperti KPK.

Dengan perubahan status kepegawaian itu, Beni menyebutkan bahwa hal itu akan berimplikasi pada independensi lembaga KPK.

Baca juga: Sistem Penggajian Pegawai KPK Diubah, Laode: Yang Bagus Jadi Bermasalah

Sebab, jika pegawai KPK dikategorikan seperti ASN biasa, maka mereka akan berada di bawah payung hukum ASN yang dikhawatirkan bakal terikat ketentuan eksekutif.

"Contohnya ketika status telah diberikan sebagai ASN, maka dia harus siap ditempatkan di seluruh wilayah indonesia," ujar Beni.

"Ini ditakutkan ketika pegawai KPK mengusut kasus-kasus besar yang berhubungan dengan presiden atau kementerian dan lembaganya, bisa saja nanti pegawai yang bersangkutan dimutasi ke lembaga lain atau pemerintah daerah," sambung dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Nasional
Jokowi Sebut Proyek Food Estate Terkendala Kepemilikan Lahan

Jokowi Sebut Proyek Food Estate Terkendala Kepemilikan Lahan

Nasional
Jokowi Akan Tambah Lokasi 'Food Estate' di Sumsel, NTT dan Papua

Jokowi Akan Tambah Lokasi "Food Estate" di Sumsel, NTT dan Papua

Nasional
KPK Lelang Beragam Mobil hingga Perhiasan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor

KPK Lelang Beragam Mobil hingga Perhiasan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor

Nasional
Tanpa Menag yang Dirawat akibat Covid-19, Komisi VIII Tetap Rapat dengan Kemenag

Tanpa Menag yang Dirawat akibat Covid-19, Komisi VIII Tetap Rapat dengan Kemenag

Nasional
Puluhan Napi Bandar Narkoba Dipindahkan dari Lapas Kelas I Tangerang

Puluhan Napi Bandar Narkoba Dipindahkan dari Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Muhammadiyah: Pilkada Bisa Dilaksanakan kalau Anak Bangsa Terhindar dari Kematian

Muhammadiyah: Pilkada Bisa Dilaksanakan kalau Anak Bangsa Terhindar dari Kematian

Nasional
Wapres Minta Perguruan Tinggi Jadikan Inovasi sebagai Basis Utama Pendidikan

Wapres Minta Perguruan Tinggi Jadikan Inovasi sebagai Basis Utama Pendidikan

Nasional
Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Nasional
Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Nasional
UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X