PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

Kompas.com - 10/08/2020, 16:22 WIB
Ilustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker ShutterstockIlustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan, seluruh fraksi sudah mengumpulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Charles mengatakan, dalam DIM yang diserahkan Fraksi PDI-P, salah satunya berisi usulan agar RUU PDP mengatur tentang pembentukan otoritas pengawas independen terhadap perlindungan data pribadi.

"Fraksi PDI-P sudah menyerahkan DIM. Dalam DIM itu PDI-P mengusulkan agar kita memiliki otoritas independen yang mengawasi perlindungan data pribadi," kata Charles dalam diskusi virtual "Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi", Senin (10/8/2020).

Baca juga: Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Charles mengatakan, otoritas pengawas independen ini bertugas sebagai pengawas data pribadi, baik data yang dikelola pihak swasta maupun lembaga pemerintah sebagai pengelola data terbesar.

"Otoritas independen perlindungan data pribadi, merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya pelaksanaan kebijakan privasi dan perlindungan data, selain itu, juga dapat hadir dalam meningkatkan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan, sehingga bisa jadi ujung tombak regulator yang bersifat independen," ujar dia.

Charles juga mengatakan, kehadiran otoritas pengawas independen diharapkan dapat menerima aduan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran data pribadi melalui mediasi sesuai UU PDP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dapat mengeluarkan rekomendasi pada pengendali data atau pihak lain sebagai memenuhi standar minimum dalam perlindungan data pribadi berdasarkan UU," ucapnya.

Baca juga: RUU PDP Berpotensi Jadi Alat Negara Intai Warga

Lebih lanjut, Charles menyarankan, format otoritas pengawas independen ini nantinya berupa lembaga independen non kementerian yang berfungsi menegakkan UU PDP.

Adapun, komisioner otoritas independen ini dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan ditetapkan oleh presiden.

"Otoritas independen menyampaikan juga laporan atas tugas dan fungsi dan wewenangnya ke DPR dan sebagai lembaga independen punya tanggung jawab ke presiden, punya anggaran APBN sendiri dan tidak terikat pada sumber APBN Kementerian apapun," kata dia.

Adapun, RUU PDP merupakan RUU inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. Saat ini, RUU PDP dalam proses menerima masukan dari pakar, akademisi serta penyerahan DIM dari seluruh fraksi di DPR.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

Nasional
Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.