PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

Kompas.com - 10/08/2020, 16:22 WIB
Ilustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker ShutterstockIlustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan, seluruh fraksi sudah mengumpulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Charles mengatakan, dalam DIM yang diserahkan Fraksi PDI-P, salah satunya berisi usulan agar RUU PDP mengatur tentang pembentukan otoritas pengawas independen terhadap perlindungan data pribadi.

"Fraksi PDI-P sudah menyerahkan DIM. Dalam DIM itu PDI-P mengusulkan agar kita memiliki otoritas independen yang mengawasi perlindungan data pribadi," kata Charles dalam diskusi virtual "Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi", Senin (10/8/2020).

Baca juga: Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Charles mengatakan, otoritas pengawas independen ini bertugas sebagai pengawas data pribadi, baik data yang dikelola pihak swasta maupun lembaga pemerintah sebagai pengelola data terbesar.

"Otoritas independen perlindungan data pribadi, merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya pelaksanaan kebijakan privasi dan perlindungan data, selain itu, juga dapat hadir dalam meningkatkan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan, sehingga bisa jadi ujung tombak regulator yang bersifat independen," ujar dia.

Charles juga mengatakan, kehadiran otoritas pengawas independen diharapkan dapat menerima aduan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran data pribadi melalui mediasi sesuai UU PDP.

"Dapat mengeluarkan rekomendasi pada pengendali data atau pihak lain sebagai memenuhi standar minimum dalam perlindungan data pribadi berdasarkan UU," ucapnya.

Baca juga: RUU PDP Berpotensi Jadi Alat Negara Intai Warga

Lebih lanjut, Charles menyarankan, format otoritas pengawas independen ini nantinya berupa lembaga independen non kementerian yang berfungsi menegakkan UU PDP.

Adapun, komisioner otoritas independen ini dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan ditetapkan oleh presiden.

"Otoritas independen menyampaikan juga laporan atas tugas dan fungsi dan wewenangnya ke DPR dan sebagai lembaga independen punya tanggung jawab ke presiden, punya anggaran APBN sendiri dan tidak terikat pada sumber APBN Kementerian apapun," kata dia.

Adapun, RUU PDP merupakan RUU inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. Saat ini, RUU PDP dalam proses menerima masukan dari pakar, akademisi serta penyerahan DIM dari seluruh fraksi di DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X