Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Kompas.com - 04/08/2020, 21:23 WIB
Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, rendahnya penyerapan anggaran stimulus dalam penanganan dampak Covid-19 disebabkan karena terdapat pembatasan kegiatan yang dilakukan selama pandemi. 

Hal ini disampaikan Jazilul menanggapi Presiden Jokowi yang kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Situasinya memang dilematik, antara menjaga kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran memang sulit dilakukan bila pembatasan masih berlangsung dan (angka) Covid-19 masih menanjak," kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Jazilul mengatakan, Presiden Jokowi sudah berupaya menangani situasi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan baru dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hingga ancaman reshuffle menteri.

Meski, kata Jazilul, hal tersebut belum mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi.

"Kita tahu resesi mulai terlihat di depan mata namun solusi makin tidak tampak. Kebijakan melalu Perppu, PEN ataupun ancaman reshuffle kelihatannya masih belum sanggup menggerakkan sektor ekonomi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Indonesia Menuju Resesi Pertama sejak 1998?

Menurut Jazilul, penemuan vaksin Covid-19 menjadi salah satu agar upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi dapat maksimal.

Sebab, tanpa vaksin pemerintah akan sulit bergerak melawan Covid-19.

"Saat ini yang mendesak agar vaksin covid 19 segera ditemukan dan diedarkan, tanpa itu sulit rasanya menteri ataupun masyarakat bisa bergerak. Hantu covid 19 makin mencekam," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menterinya ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X