Kompas.com - 29/07/2020, 20:05 WIB
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tak akan menambah besaran stimulus Covid-19 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 695 triliun.

Ia memastikan besaran stimulus itu cukup untuk membiayai berbagai program pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bahkan, Budi mengatakan, anggaran tersebut juga cukup menjadi stimulan untuk perekonomian nasional pada 2021.

Baca juga: Anggaran Pandemi Rp 695 Triliun, Jokowi Minta Bantuan BPK agar Tak Ada Masalah

"Stimulus sampai akhir tahun Rp 695 triliun belum terpakai semua, jadi kita punya room (ruang) cukup banyak, mengganjal lambatnya ekonomi karena pandemi," kata Budi dalam keterangan persnya, melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Rabu (29/7/2020).

"Dan untuk tahun depan ruang fiskal kita cukup. Kami persiapkan mengajukan dan kita sudah menganggarkan ruang fiskal cukup untuk mengganjal aktivitas ekonomi tahun depan," lanjut dia.

Budi menambahkan, pemulihan ekonomi dan kesehatan juga bergantung pada vaksin. Semakin cepat vaksin ditemukan, maka pemulihan ekonomi dipastikan berlangsung semakin cepat pula.

Baca juga: Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Dengan demikian, pemerintah tak akan dipusingkan untuk menyiapkan dana serupa pada 2021 dan ekonomi akan kembali berjalan normal.

"Pemerintah juga mengamati kemungkinan adanya vaksin, tapi kita juga persiapkan kalau nanti implementasi (vaksinnya) butuh waktu," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut realisasi anggaran penanangan Covid-19 belum optimal karena baru terbelanjakan 19 persen dari total anggaran sebesar Rp 695 triliun.

Baca juga: Baru 19 Persen, Jokowi Akui Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Optimal

 

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Senin (27/7/2020).

Bahkan, menurut Jokowi, realisasi anggaran di sektor kesehatan baru 7 persen. Adapun realisasi anggaran di sektor insentif usaha baru 13 persen.

Ia meminta para menteri mempercepat proses belanja pemerintah di setiap kementerian. Jokowi mengatakan, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa krisis seperti sekarang.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X