Pastikan Cukup, Pemerintah Tak Akan Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 29/07/2020, 20:05 WIB
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tak akan menambah besaran stimulus Covid-19 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 695 triliun.

Ia memastikan besaran stimulus itu cukup untuk membiayai berbagai program pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bahkan, Budi mengatakan, anggaran tersebut juga cukup menjadi stimulan untuk perekonomian nasional pada 2021.

Baca juga: Anggaran Pandemi Rp 695 Triliun, Jokowi Minta Bantuan BPK agar Tak Ada Masalah

"Stimulus sampai akhir tahun Rp 695 triliun belum terpakai semua, jadi kita punya room (ruang) cukup banyak, mengganjal lambatnya ekonomi karena pandemi," kata Budi dalam keterangan persnya, melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Rabu (29/7/2020).

"Dan untuk tahun depan ruang fiskal kita cukup. Kami persiapkan mengajukan dan kita sudah menganggarkan ruang fiskal cukup untuk mengganjal aktivitas ekonomi tahun depan," lanjut dia.

Budi menambahkan, pemulihan ekonomi dan kesehatan juga bergantung pada vaksin. Semakin cepat vaksin ditemukan, maka pemulihan ekonomi dipastikan berlangsung semakin cepat pula.

Baca juga: Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Dengan demikian, pemerintah tak akan dipusingkan untuk menyiapkan dana serupa pada 2021 dan ekonomi akan kembali berjalan normal.

"Pemerintah juga mengamati kemungkinan adanya vaksin, tapi kita juga persiapkan kalau nanti implementasi (vaksinnya) butuh waktu," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut realisasi anggaran penanangan Covid-19 belum optimal karena baru terbelanjakan 19 persen dari total anggaran sebesar Rp 695 triliun.

Baca juga: Baru 19 Persen, Jokowi Akui Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Optimal

 

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Senin (27/7/2020).

Bahkan, menurut Jokowi, realisasi anggaran di sektor kesehatan baru 7 persen. Adapun realisasi anggaran di sektor insentif usaha baru 13 persen.

Ia meminta para menteri mempercepat proses belanja pemerintah di setiap kementerian. Jokowi mengatakan, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa krisis seperti sekarang.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X