Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, rendahnya penyerapan anggaran stimulus dalam penanganan dampak Covid-19 disebabkan karena terdapat pembatasan kegiatan yang dilakukan selama pandemi. 

Hal ini disampaikan Jazilul menanggapi Presiden Jokowi yang kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Situasinya memang dilematik, antara menjaga kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran memang sulit dilakukan bila pembatasan masih berlangsung dan (angka) Covid-19 masih menanjak," kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

Jazilul mengatakan, Presiden Jokowi sudah berupaya menangani situasi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan baru dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hingga ancaman reshuffle menteri.

Meski, kata Jazilul, hal tersebut belum mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi.

"Kita tahu resesi mulai terlihat di depan mata namun solusi makin tidak tampak. Kebijakan melalu Perppu, PEN ataupun ancaman reshuffle kelihatannya masih belum sanggup menggerakkan sektor ekonomi masyarakat," ujarnya.

Menurut Jazilul, penemuan vaksin Covid-19 menjadi salah satu agar upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi dapat maksimal.

Sebab, tanpa vaksin pemerintah akan sulit bergerak melawan Covid-19.

"Saat ini yang mendesak agar vaksin covid 19 segera ditemukan dan diedarkan, tanpa itu sulit rasanya menteri ataupun masyarakat bisa bergerak. Hantu covid 19 makin mencekam," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menterinya ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut dia hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.

Ia pun mengatakan, untuk saat ini penyerapan terbesar anggaran stimulus Covid-19 disalurkan untuk perlindungan sosial dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Penyerapan yang paling gede di perlindungan sosial 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal ini memperlihatkan bahwa para pembantunya masih belum memperlihatkan kinerja yang tanggap akan krisis.

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," ujar dia.