Federasi Guru: KPK Harus Pelototi Program Organisasi Penggerak

Kompas.com - 27/07/2020, 11:38 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengawasi Program Organisasi Penggerak ( POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud).

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim mengatakan, pengawasan ketat tersebut diperlukan mengingat anggaran program itu yang cukup besar.

"KPK harus pelototi (POP). Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan POP," ujar Satriwan, sebagaimana dikutip Antara, Senin (27/7/2020).

FSGI tidak ingin pengurus organisasi guru pada akhirnya tersandung proses hukum di KPK karena melakukan penyalahgunaan anggaran POP.

Baca juga: Mendikbud Sebut Evaluasi Program Organisasi Penggerak Butuh Waktu Sebulan

Tak hanya KPK, FSGI juga mendorong Inspektorat Jendeal Kemendikbud sendiri mengawasi program itu.

"Kami mendorong Irjen Kemendikbud untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemendikbud kepada Direktorat Jenderal GTK dan jajarannya yang terkait, untuk memastikan efektivitas dan kualitas berbagai pelatihan yang mengeluarkan dana besar tersebut," ujar Satriwan.

FSGI menemukan beberapa organisasi masyarakat atau yayasan yang mendapat anggaran POP kategori gajah, tetapi hanya melatih guru di tiga kota. Bahkan ada yang hanya di satu kota.

Hal itu berbanding terbalik dengan Muhammadiyah dan LP Maarif NU yang juga masing-masing dapat anggaran gajah. Tetapi sasarannya guru dan sekolah sampai di 25 Provinsi.

Baca juga: Cak Imin: Jangan Sampai Tak Melibatkan NU dan Muhammadiyah...

"Hal itu menunjukkan fakta seleksi POP tidak adil, tidak proporsional, dan berpeluang menghamburkan uang negara," kata Satriwan.

FSGI menganalisis ada potensi ketidakefektifan pelaksanaan POP bagi guru-guru selama pandemi.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X