Kompas.com - 27/07/2020, 10:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia yang tetap digelar tahun ini unik. Bukan lagi soal perdebatan perlu atau tidaknya menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 yang masih mengemuka, tapi soal siapa yang muncul naik Gelanggang.

Bahkan diperkirakan, Pilkada tahun ini akan menjadi ajang Pilkada dengan kandidat yang memiliki hubungan kerabat dengan pejabat negara terbanyak sepanjang sejarah.

Apakah ini terkait dengan Pemilu 2024?

Saya tertarik mendapat jawabannya. Saya melakukan riset pendahuluan. Sebagian saya tampilkan datanya di Program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00 di KompasTV. Sebagian lainnya tentu saya simpan untuk dicek kebenarannya di lain kesempatan.

Dimulai Agustus

Memang Pilkada ini masih panjang prosesnya. Bulan Agustus mulai dibuka pendaftarannya. Nama-nama akan diproses dan ditetapkan secara resmi pada 6 September 2020 mendatang. Kampanye selama 3 bulan akan mulai digelar pada bulan yang sama.

Riuh rendah Pilkada sulit untuk terhindar. Bukan hanya soal calon yang tersingkir yang kecewa, siapa mereka, dan bagaimana cara berkampanye akan menjadi perhatian utama.

Setidaknya dua Partai telah secara resmi mengumumkan nama-nama calonnya, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jumat (17/7/2020), telah mengumumkan 45 pasangan calonnya. Selang 3 hari kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan pula pasangan calon dari partainya.

Prabowo hanya mengumumkan nama calon dari satu daerah, yakni Kota Tangerang Selatan. Keponakannya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dicalonkan menjadi pimpinan kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta ini.

Ada sejumlah nama yang dijagokan PDI-P menjadi sorotan. Di antaranya adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Hanindhito Himawan Pramono, putra dari orang dekat Jokowi, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jawaban Gibran dan Jokowi

Ramai, terlontar, dan gaduh soal politik dinasti atas suara-suara ini. Gibran dalam sebuah diskusi virtual "Anak Muda Berpolitik, Siapa Takut”, Jumat (24/7/2020), mengatakan, "Di kota saya, di Solo ini, selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Saya ini kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah!"

"Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. (Pilkada) ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi, kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu. Kita tahu yang meributkan itu siapa, dan yang diributkan itu-itu saja. itu-itu saja!" lanjut Gibran.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin. Insatagram @sufmi_dasco Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin.

Jokowi mengemukakan hal serupa. Ia menyatakan ini sejak awal kabar beredar soal Gibran dan menantunya, Bobby Nasution, hendak maju ke gelanggang Pilkada.

“Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

Dinasti politik Indonesia dan Amerika

Memang sepintas politik berbasis kekerabatan sah dilakukan. Tak ada peraturan yang dilanggar.

Di Amerika, negara yang menjadi rujukan demokrasi, politik dinasti juga terjadi. Sebut saja klan Bush dan Kennedy. Dua keluarga itu sejak lebih dari 100 tahun lalu berkiprah di politik nasional maupun daerah (negara bagian) di sana.

Lalu apa bedanya?

Peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko memiliki pendapat berbeda. Sungguh beda apa yang terjadi di Amerika dan Indonesia, katanya, saat diwawancara Program AIMAN, dengan topik "Terjerat Politik Kerabat".

Menurut Danang, di Amerika semua berlangsung transparan.

"Patron yang dihasilkan dari politik kerabat di Amerika muncul dalam sebuah ruang terbuka, dalam proses pemerintahan yang terbuka dan sangat sulit untuk dilakukan tindakan koruptif di sana. Saya tidak menuduh semua dinasti politik akan berujung pada korupsi," ungkap Danang.

"Tetapi dinasti politik, berbicara soal patron-klien dalam lingkup kekuasaan. Di mana Patron (kepala daerah) memiliki kekuasaan dan semua proses pelaksanaan APBN dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada keuntungan yang didapat untuk mengarahkan pada tujuan tertentu pada klien (pendukungnya). Meski secara legal, bisa jadi sulit untuk dibuktikan," kata Danang.

Memang tak ada yang dilanggar. Semua sah untuk dilakukan karena berdasar pada peraturan yang ada. Tapi, perlu diingat satu pesan: jangan abaikan keadilan.

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.