Kompas.com - 25/07/2020, 09:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim butuh waktu tiga hinggga empat pekan untuk melakukan evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak (POP).

Menurut Nadiem, evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal.

"Harapan kami proses evaluasi ini bisa dilakukan dalam rentang waktu tiga sampai empat minggu. kita akan melakukan proses evaluasi yang intensif baik internal maupun melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga independen," ujar Nadiem dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Jumat (24/7/2020) malam.

Dia melanjutkan, ada tiga parameter dalam evaluasi itu.

Baca juga: Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur, Kemendikbud Diminta Tunda Program Organisasi Penggerak

 

Pertama, proses yang telah dilakukan Kemendikbud dalam menjalankan POP. Kemendikbud akan melakukan audit internal dan eksternal terkait proses POP itu.

Kedua, setiap organisasi harus diverifikasi lagi untuk memastikan bahwa kredibilitas dan integritas, masing-masing organisasi itu terjamin.

"Kita akan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan pendalaman dalam memastikan setiap organisasi yang lolos itu adalah menjunjung tinggi aspek integritas dan kredibitlitas," kata Nadiem.

Ketiga, evaluasi masing-masing organisasi penggerak. Utamanya apakah program yang mereka rencanakan tetap bisa dilakukan selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Tuai Polemik, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Dipantau KPK

 

"Jadi kesiapan organisasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas pelatihan dan lain-lain di masa pandemi itu harus kami dalami. Jadi itu kira-kira parameter evaluasi yang akan kami lakukan," ungkap Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan POP.

Menurut Nadiem, proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

"Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak terkait program ini," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat malam.

Baca juga: Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud, Ada Apa?

 

“Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa POP merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” lanjutnya.

Nadiem melanjutkan, Kemendikbud juga akan meningkatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Diketahui, POP dirancang agar Kemendikbud dapat belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakan masyarakat.

Kemendikbud memberikan dukungan untuk memperbesar skala gerakan pembelajaran agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Saat ini sebanyak 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP ini dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi.

Baca juga: Seleksi Ketat, Ini Tanggapan PGRI dan Ormas di Program Organisasi Penggerak

 

Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Diberitakan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud.

Keputusan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis PGRI tentang Pernyataan Sikap PGRI Terkait Program Organisasi Penggerak Kemendikbud RI.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.

Baca juga: Komisi X: Kemendikbud Belum Jelaskan Program Organisasi Penggerak secara Detail

"Menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," papar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Salah satu pertimbangan PGRI untuk mundur ialah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T, dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.

Sebelum PGRI, Lebaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kantor DPW di Aceh Dilempari Telur Busuk, Partai Nasdem: Ini Ujian

Kantor DPW di Aceh Dilempari Telur Busuk, Partai Nasdem: Ini Ujian

Nasional
Update 3 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.655 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.677.655

Update 3 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.655 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.677.655

Nasional
Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Nasional
1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.