RUU Kontroversial Berlanjut, Jutaan Netizen Kembali Serukan Gerakan #ReformasiDikorupsi

Kompas.com - 15/07/2020, 19:06 WIB

Irfan Kamil,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Irfan Kamil

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Aktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Aksi tersebut menyerukan kepada pemerintah dan anggota DPR untuk tidak melanjutkan pembasan RUU Cipta Kerja karena kurang berpihak kepada rakyat, lebih menguntungkan korporasi serta dinilai mengancam kelestarian lingkungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption *** (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Sidang Paripurna DPR yang berlangsung besok, Kamis (16/7/2020) aksi penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja bermunculan di media sosial.

Hingga Rabu (15/7/2020) sore ini, muncul petisi dengan tagar seperti #AtasiVirusCabutOmnibus, #SahkanRUUPKS, #StopObralTanah, dan #GagalkanOmnibusLaw yang ramai beredar di media sosial.

Petisi untuk kembali menggiatkan gerakan #ReformasiDikorupsi juga muncul, bahkan sudah ditandatangani jutaan netizen.

"Untuk movement page #ReformasiDikorupsi-nya di Change.org sejauh ini ada 2.8 juta dukungan," kata Nova Wulandari selaku campaigner di Change.org dihubungi Kompas.com, Rabu (15/7/2020) sore.

Jumlah dukungan tersebut merupakan akumulasi dari jumlah petisi-petisi yang ada dalam gerakan #ReformasiDikorupsi.

"Khususnya untuk omnibus law, itu mulai akhir Januari, petisinya meminta untuk buka akses informasi dan partisipasi omnibus law," tutur Nova.

Sementara itu, pembuat petisi "Atasi Virus, Cabut Omnibus", Asep Komarudin mengatakan, sampai saat ini DPR masih membahas sejumlah RUU yang kontroversial seperti RUU Cipta Kerja, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Apalagi, kata dia, RUU tersebut dinilai sarat kepentingan bisnis dan hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha.

"Hampir 8 bulan sejak kita turun ke jalan September 2019 lalu. Sekarang, reformasi (masih) dikorupsi," ujar Asep.

"Di tengah pandemi, para wakil rakyat di Senayan getol membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial yang sarat kepentingan bisnis, walaupun sudah diprotes di sana sini," kata dia.

Senada, Komite Nasional Pembaruan Agraria yang membuat petisi "Stop Obral Tanah" menyatakan, semua pihak bisa terancam jika RUU Cipta Kerja disahkan.

Sebab, menurut dia, RUU tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok besar dan mendiskriminasikan rakyat kecil.

"Enggak cuma buruh yang terancam. Kita semua, termasuk petani, nelayan, dan masyarakat adat akan dirugikan kalau RUU ini disahkan. Karena RUU ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok pemodal besar dan mendiskriminasi hak-hak rakyat kecil."