Pejabatnya Jadi Tersangka di Kasus Jiwasraya Jilid II, Ini Tanggapan OJK

Kompas.com - 25/06/2020, 18:41 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai penetapan salah satu pegawainya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pada Kamis (25/6/2020), Kejaksaan Agung mengumumkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK berinisial FH sebagai tersangka di kasus tersebut.

Melalui keterangan tertulis, OJK mengaku tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pegawainya.

"(OJK) mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya Jilid II, Pejabat OJK Belum Ditahan

Menurut Anto, OJK selalu memberikan asistensi kepada Kejaksaan Agung dalam menelusuri kasus ini, termasuk dalam hal menyediakan data dan informasi.

Tak hanya itu, OJK, katanya, telah bekerja sama dengan Kejagung dalam hal rangka perlindungan konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi.

OJK mengklaim pihaknya terus melakukan berbagai langkah agar industri jasa keuangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Langkah itu, ujar Anto, dilakukan sejak OJK menerima amanat perundang-undangan untuk mengatur serta mengawasi pasar modal dan IKNB (industri keuangan non-bank) sejak 2013 dan perbankan sejak 2014.

"OJK terus menerus melakukan berbagai penguatan dan perubahan untuk menciptakan praktik-praktik industri jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance)," tuturnya.

Baca juga: Kasus Jiwasraya Jilid II, 13 Perusahaan dan Pejabat OJK Jadi Tersangka

Diberitakan, Kejagung mengumumkan satu tersangka baru dalam kasus Jiwasraya Jilid II.

Tersangka tersebut berinsial FH yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Februari 2014-2017.

Sejak 2017 hingga sekarang, FH menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK.

Sejauh ini, berdasarkan keterangan pihak Kejagung, FH belum ditahan. Namun, penyidik akan mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk FH.

Baca juga: Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Diduga Alirkan Uang ke 13 Perusahaan Investasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Nasional
Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Nasional
Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Nasional
Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Nasional
Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Nasional
Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Nasional
Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Nasional
TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Nasional
UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X