Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya Jilid II, Pejabat OJK Belum Ditahan

Kompas.com - 25/06/2020, 15:11 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung belum menahan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK berinisial FH yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Sementara ini belum (ditahan)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2020).

Kendati demikian, Hari mengatakan, penyidik akan mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk tersangka.

"Kami selalu, ketika menetapkan tersangka perorangan, akan selalu diikuti dengan pencekalan (pencegahan)," tuturnya.

Baca juga: Kasus Jiwasraya Jilid II, 13 Perusahaan dan Pejabat OJK Jadi Tersangka

Menurut dia, FH ditetapkan sebagai tersangka terkait tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK periode Februari 2014-2017.

FH dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan bukti dari hasil pengembangan nantinya.

Dalam kasus Jiwasraya jilid II ini, Kejagung juga baru saja menetapkan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka.

Korporasi tersebut terdiri dari PT DM atau PT PAJ, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MNC Asset Manajemen, PT MAM, PT GAP Capital, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFI, dan PT SAM.

Baca juga: Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Diduga Alirkan Uang ke 13 Perusahaan Investasi

Penyidik, kata Hari, masih menelusuri apakah ada peran aktif dari pengelola perusahaan maupun orang lain yang diduga terkait.

"Penyidik tentu akan mengembangkan apakah ada peran aktif dari pengelola tersebut," tutur dia.

"Ataukah para terdakwa yang kemarin sudah disidangkan itu yang berperan aktif untuk menempatkan dananya di korporasi," kata Hari.

Perusahaan disangkakan Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penyidik juga menjerat korporasi tersebut dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Penghitungan Sementara, Aset yang Disita Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya Senilai Rp 17 Triliun

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X