Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

Kompas.com - 23/06/2020, 10:42 WIB
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWarga berolahraga saat hari bebas berkendara atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan relaksasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di masa pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul data kasus positif Covid-19 yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.

"Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali untuk melakukan relaksasi kebijakan PSBB serta membatalkan penerapan new normal jika lonjakan kasus Covid-19 masih terus meningkat di seluruh wilayah di Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Temui Jokowi Menko PMK Beberkan Risiko Pelonggaran PSBB

Bambang pun meminta pemerintah fokus menangani kasus Covid-19 dengan menerapkan PSBB secara lebih tegas dan disiplin.

Ia berharap angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dapat segera turun.

"Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan upaya lebih serius dan fokus dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan kebijakan PSBB dan physical distancing yang dilakukan lebih tegas, lebih disiplin agar lebih efektif, sehingga diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia menyinggung besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah.

Dengan anggaran yang besar itu, Bambang mendesak pemerintah meningkatkan layanan kesehatan terkait penanganan Covid-19, seperti dengan meningkatkan kapasitas tes massal dan meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium uji spesimen virus corona.

"Mendorong pemerintah dengan anggaran yang begitu besar dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, meningkatkan jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) secara masif serta meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium dan SDM yang mumpuni," kata Bambang.

Baca juga: Pelonggaran PSBB Dinilai Terlalu Dini

Hingga 22 Juni, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 46.845 kasus. Jumlah ini meningkat 954 kasus dalam 24 jam dibandingkan Minggu (21/6/2020).

Dilansir dari Worldometers, Indonesia memang menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Posisi berikutnya diduduki oleh Singapura (42.313 kasus), Filipina (30.682 kasus), Malaysia (8.580 kasus), dan Vietnam (349 kasus).

Sementara itu diketahui, pemerintah berencana melakukan penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 menjadi RP 695,2 triliun dari rencana sebelumnya Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X