Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

Kompas.com - 23/06/2020, 10:42 WIB
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWarga berolahraga saat hari bebas berkendara atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan relaksasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di masa pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul data kasus positif Covid-19 yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.

"Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali untuk melakukan relaksasi kebijakan PSBB serta membatalkan penerapan new normal jika lonjakan kasus Covid-19 masih terus meningkat di seluruh wilayah di Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Temui Jokowi Menko PMK Beberkan Risiko Pelonggaran PSBB

Bambang pun meminta pemerintah fokus menangani kasus Covid-19 dengan menerapkan PSBB secara lebih tegas dan disiplin.

Ia berharap angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dapat segera turun.

"Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan upaya lebih serius dan fokus dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan kebijakan PSBB dan physical distancing yang dilakukan lebih tegas, lebih disiplin agar lebih efektif, sehingga diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia menyinggung besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah.

Dengan anggaran yang besar itu, Bambang mendesak pemerintah meningkatkan layanan kesehatan terkait penanganan Covid-19, seperti dengan meningkatkan kapasitas tes massal dan meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium uji spesimen virus corona.

"Mendorong pemerintah dengan anggaran yang begitu besar dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, meningkatkan jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) secara masif serta meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium dan SDM yang mumpuni," kata Bambang.

Baca juga: Pelonggaran PSBB Dinilai Terlalu Dini

Hingga 22 Juni, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 46.845 kasus. Jumlah ini meningkat 954 kasus dalam 24 jam dibandingkan Minggu (21/6/2020).

Dilansir dari Worldometers, Indonesia memang menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Posisi berikutnya diduduki oleh Singapura (42.313 kasus), Filipina (30.682 kasus), Malaysia (8.580 kasus), dan Vietnam (349 kasus).

Sementara itu diketahui, pemerintah berencana melakukan penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 menjadi RP 695,2 triliun dari rencana sebelumnya Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Nasional
Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Nasional
Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X