Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

Kompas.com - 23/06/2020, 10:42 WIB
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWarga berolahraga saat hari bebas berkendara atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan relaksasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di masa pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul data kasus positif Covid-19 yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.

"Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali untuk melakukan relaksasi kebijakan PSBB serta membatalkan penerapan new normal jika lonjakan kasus Covid-19 masih terus meningkat di seluruh wilayah di Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Temui Jokowi Menko PMK Beberkan Risiko Pelonggaran PSBB

Bambang pun meminta pemerintah fokus menangani kasus Covid-19 dengan menerapkan PSBB secara lebih tegas dan disiplin.

Ia berharap angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dapat segera turun.

"Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan upaya lebih serius dan fokus dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan kebijakan PSBB dan physical distancing yang dilakukan lebih tegas, lebih disiplin agar lebih efektif, sehingga diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia menyinggung besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah.

Dengan anggaran yang besar itu, Bambang mendesak pemerintah meningkatkan layanan kesehatan terkait penanganan Covid-19, seperti dengan meningkatkan kapasitas tes massal dan meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium uji spesimen virus corona.

"Mendorong pemerintah dengan anggaran yang begitu besar dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, meningkatkan jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) secara masif serta meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium dan SDM yang mumpuni," kata Bambang.

Baca juga: Pelonggaran PSBB Dinilai Terlalu Dini

Hingga 22 Juni, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 46.845 kasus. Jumlah ini meningkat 954 kasus dalam 24 jam dibandingkan Minggu (21/6/2020).

Dilansir dari Worldometers, Indonesia memang menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Posisi berikutnya diduduki oleh Singapura (42.313 kasus), Filipina (30.682 kasus), Malaysia (8.580 kasus), dan Vietnam (349 kasus).

Sementara itu diketahui, pemerintah berencana melakukan penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 menjadi RP 695,2 triliun dari rencana sebelumnya Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Nasional
Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Nasional
Febri Diansyah Mundur dari KPK

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Nasional
Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Nasional
Kamis Ini, Kejagung Kembali Periksa Djoko Tjandra

Kamis Ini, Kejagung Kembali Periksa Djoko Tjandra

Nasional
Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Nasional
Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Nasional
Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Nasional
Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X