Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

Hal ini menyusul data kasus positif Covid-19 yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.

"Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali untuk melakukan relaksasi kebijakan PSBB serta membatalkan penerapan new normal jika lonjakan kasus Covid-19 masih terus meningkat di seluruh wilayah di Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).

Bambang pun meminta pemerintah fokus menangani kasus Covid-19 dengan menerapkan PSBB secara lebih tegas dan disiplin.

Ia berharap angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dapat segera turun.

"Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan upaya lebih serius dan fokus dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan kebijakan PSBB dan physical distancing yang dilakukan lebih tegas, lebih disiplin agar lebih efektif, sehingga diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia menyinggung besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah.

Dengan anggaran yang besar itu, Bambang mendesak pemerintah meningkatkan layanan kesehatan terkait penanganan Covid-19, seperti dengan meningkatkan kapasitas tes massal dan meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium uji spesimen virus corona.

"Mendorong pemerintah dengan anggaran yang begitu besar dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, meningkatkan jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) secara masif serta meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium dan SDM yang mumpuni," kata Bambang.

Hingga 22 Juni, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 46.845 kasus. Jumlah ini meningkat 954 kasus dalam 24 jam dibandingkan Minggu (21/6/2020).

Dilansir dari Worldometers, Indonesia memang menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Posisi berikutnya diduduki oleh Singapura (42.313 kasus), Filipina (30.682 kasus), Malaysia (8.580 kasus), dan Vietnam (349 kasus).

Sementara itu diketahui, pemerintah berencana melakukan penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 menjadi RP 695,2 triliun dari rencana sebelumnya Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.