Menyoal Status Tahanan Politik 7 Terdakwa Kasus Kerusuhan Papua...

Kompas.com - 18/06/2020, 09:22 WIB
Ilustrasi tahanan ThinkstockphotosIlustrasi tahanan
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh terdakwa kerusuhan di Papua telah dijatuhi vonis bersalah atas dugaan makar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2020).

Ketujuhnya terdiri dari Alexander Gobay, Fery Kombo, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni, Irwanus Uropmabin, Steven Itlay, dan Agus Kossay.

Aksi unjuk rasa sempat muncul di berbagai daerah sebelum sidang putusan, yang menuntut kebebasan ketujuh terdakwa.

Sesaat sebelum sidang, Polri mengeluarkan keterangan tertulis. Dalam rilis tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengklaim ketujuh terdakwa bukan tahanan politik.

"Mereka adalah murni pelaku kriminal yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan di Papua dan khususnya di Kota Jayapura,” kata Argo melalui keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Polri Klaim 7 Terdakwa Kasus Dugaan Makar asal Papua Bukan Tahanan Politik

Menurut dia, isu bahwa ketujuh terdakwa adalah tahanan politik sengaja digulirkan oleh kelompok-kelompok kecil yang menggelar aksi unjuk rasa.

Argo berdalih, banyak masyarakat Papua menjadi korban atas provokasi yang dilakukan oleh ketujuh orang tersebut.

Polri juga mengklaim telah memiliki bukti sehingga menjerat ketujuhnya dengan dugaan makar.

"Jelas mereka pelaku kriminal, sehingga saat ini proses hukum yang dijalani oleh mereka adalah sesuai dengan perbuatannya," tuturnya.

Baca juga: Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Definisi pakar hukum

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan pendapat yang berbeda.

Menurut dia, tahanan yang dijerat dengan pasal makar adalah tahanan politik.

Sebab, kata Fickar, makar dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang termasuk dalam delik politik.

"Jadi tahanan yang dihukum penjara karena makar atau kejahatan terhadap negara adalah tahanan politik," ungkap Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Pakar: Tahanan yang Dipenjara karena Makar adalah Tahanan Politik

Tangkapan layar majelis hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, saat sidang putusan tujuh tapol Papua di Balikpapan, Kaltim, Rabu (17/6/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Tangkapan layar majelis hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, saat sidang putusan tujuh tapol Papua di Balikpapan, Kaltim, Rabu (17/6/2020).
Dalam penjelasannya, Fickar mengartikan kata politik sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan hingga siasat pemerintahan suatu negara.

Menurut dia, kejahatan politik sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah kejahatan yang menyerang organisasi maupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara.

Maka dari itu, delik politik adalah delik dalam undang-undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik.

"Sedangkan motivasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan," tutur dia.

Baca juga: Veronica Koman: Mau Bicara soal Papua Memang Sulit Setengah Mati

Secara sosiologis, menurut Fickar, kejahatan terhadap keamanan negara disebut sebagai kejahatan politik.

Ia menuturkan, terdapat dua bentuk kejahatan terhadap negara.

Pertama, kejahatan terhadap pemerintah. Salah satu contohnya adalah keinginan mengubah struktur pemerintah di luar konstitusi.

Ada pula kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, serangan atau ancaman terhadap hak-hak asasi warga atau penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: Empat Warga Papua Terlibat Kerusuhan Terbukti Makar, Vonis Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Tak berbuat kriminal

Menanggapi pernyataan Polri tersebut, Amnesty International Indonesia mengatakan, ketujuh terdakwa tidak melakukan aksi kriminal.

Diketahui, ketujuhnya ditangkap pada September 2019 setelah kerusuhan di Papua. Saat itu, aksi protes terhadap tindakan rasisme yang diterima mahasiswa asal Papua di Jawa Timur berujung anarkistis.

Menurut Amnesty, ketujuhnya hanya menyampaikan pendapat dalam aksi tersebut.

"Perbuatan mereka bukan aksi kriminal," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

"Ketujuh aktivis Papua di Balikpapan itu jelas tergolong tahanan hati nurani atau tahanan politik, karena mereka hanya menyuarakan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara damai," tuturnya.

Baca juga: 7 Terdakwa Makar asal Papua Tak Berbuat Kriminal, Amnesty Tetap Anggap Tapol

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Hak untuk menyampaikan pendapat, kata Usman, tercantum dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.

Bahkan, hak itu juga dijamin hukum internasional. Usman mengacu pada International Convenant of Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Sementara itu, terkait tindakan anarkis dalam aksi yang diikuti ketujuh terdakwa, Usman berpandangan, polisi seharusnya menelusuri lebih lanjut.

"Tidak bisa dipungkiri, dalam sebuah unjuk rasa, memang ada pihak-pihak yang melakukan kekerasan, ini yang seharusnya diselidiki lebih lanjut oleh polisi," tutur Usman.

"Bukan malah memidanakan mereka yang berekspresi secara damai," kata dia.

Baca juga: Proses Hukum 7 Tapol Papua Dinilai Bias Rasial dan Tak Penuhi Unsur Keadilan

Sementara itu, peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, perbuatan tujuh terdakwa tersebut tidak bisa digolongkan ke dalam perbuatan makar sebagaimana yang dituduhkan.

Jika ketujuh terdakwa diyakini terbukti terlibat makar, maka semua orang yang berpartisipasi dalam protes melawan rasisme pada saat itu bisa dikenakan pasal makar.

"Di sinilah kita mengatakan penegakan hukum terhadap mereka sudah diskriminatif sejak awal," tegas Ardi.

Baca juga: 7 Tapol Divonis Makar, Imparsial: Pemerintah Sedang Merasa Terancam



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X