Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Bidang Pariwisata, Olahraga, dan Hiburan

Kompas.com - 17/06/2020, 18:25 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR meminta pemerintah segera menyusun dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan pariwisata.

Hal tersebut menjadi salah satu simpulan rapat Komisi X DPR dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (17/6/2020).

Agenda rapat membahas kebijakan strategis Gugus Tugas menghadapi new normal di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, dan perpustakaan.

Baca juga: Tangkal Ketakutan Warga Pergi ke RS, RST Dompet Dhuafa Terapkan Protokol Kesehatan

"Mendorong Gugus Tugas Covid-19 untuk secara detail membuat dan menyosialisasikan protokol kesehatan, khusus bidang pariwisata dengan memprioritaskan wisatawan domestik," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, membacakan simpulan rapat.

Selanjutnya, Komisi X mendesak pemerintah menyusun dan dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan olahraga.

Dede berharap, latihan dan kompetisi berbagai cabang olahraga dapat dilakukan meski tanpa penonton.

"Agar latihan-latihan tetap dapat dijalankan dengan aman dan membuka kemungkinan terselenggaranya kompetisi sepak bola dan cabang olahraga lainnya tanpa penonton," tutur Dede.

Baca juga: Pemkot Bekasi Punya Tim Khusus untuk Awasi Protokol Kesehatan di Tempat Hiburan Malam

Kemudian, Komisi X mendorong ada protokol kesehatan Covid-19 khusus bagi pekerja seni sehingga industri hiburan dapat kembali hidup.

Berikutnya, Dede menyebutkan Komisi X memberikan catatan terkait pembukaan sekolah di zona hijau pada masa pandemi Covid-19.

Komisi X mendesak pemerintah menyusun protokol pelaksanaan kegiatan belajar yang memadai agar sekolah-sekolah tidak jadi klaster penularan Covid-19.

"Mendesak perlunya pembahasan secara detail dan komprehensif terkait implementasi pendidikan di new normal pada zona hijau, agar dapat dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya sarana prasarana sekolah, jam belajar, jumlah siswa yang masuk, agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," kata Dede.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas: Sekarang Ini, Protokol Kesehatan Harga Mati

Selain itu, lanjut Dede, Komisi X juga meminta pemerintah memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online paralel dengan peraturan di sektor lainnya.

Komisi X mendorong pemerintah menyediakan tempat belajar alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya sudah kembali bekerja.

"Mendorong Gugus Tugas memastikan adanya kebijakan pendidikan yang in line/selaras dengan sektor lain, terkait dengan skema pembelajaran jarak jauh agar pendidikan tdk membosankan juga adanya tempat belajar alternatif yang aman selama para orangtua bekerja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com