DPR Minta Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Bidang Pariwisata, Olahraga, dan Hiburan

Hal tersebut menjadi salah satu simpulan rapat Komisi X DPR dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (17/6/2020).

Agenda rapat membahas kebijakan strategis Gugus Tugas menghadapi new normal di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, dan perpustakaan.

"Mendorong Gugus Tugas Covid-19 untuk secara detail membuat dan menyosialisasikan protokol kesehatan, khusus bidang pariwisata dengan memprioritaskan wisatawan domestik," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, membacakan simpulan rapat.

Selanjutnya, Komisi X mendesak pemerintah menyusun dan dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan olahraga.

Dede berharap, latihan dan kompetisi berbagai cabang olahraga dapat dilakukan meski tanpa penonton.

"Agar latihan-latihan tetap dapat dijalankan dengan aman dan membuka kemungkinan terselenggaranya kompetisi sepak bola dan cabang olahraga lainnya tanpa penonton," tutur Dede.

Kemudian, Komisi X mendorong ada protokol kesehatan Covid-19 khusus bagi pekerja seni sehingga industri hiburan dapat kembali hidup.

Berikutnya, Dede menyebutkan Komisi X memberikan catatan terkait pembukaan sekolah di zona hijau pada masa pandemi Covid-19.

Komisi X mendesak pemerintah menyusun protokol pelaksanaan kegiatan belajar yang memadai agar sekolah-sekolah tidak jadi klaster penularan Covid-19.

"Mendesak perlunya pembahasan secara detail dan komprehensif terkait implementasi pendidikan di new normal pada zona hijau, agar dapat dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya sarana prasarana sekolah, jam belajar, jumlah siswa yang masuk, agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," kata Dede.

Selain itu, lanjut Dede, Komisi X juga meminta pemerintah memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online paralel dengan peraturan di sektor lainnya.

Komisi X mendorong pemerintah menyediakan tempat belajar alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya sudah kembali bekerja.

"Mendorong Gugus Tugas memastikan adanya kebijakan pendidikan yang in line/selaras dengan sektor lain, terkait dengan skema pembelajaran jarak jauh agar pendidikan tdk membosankan juga adanya tempat belajar alternatif yang aman selama para orangtua bekerja," ujarnya.