Kompas.com - 16/06/2020, 18:00 WIB
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam, Selasa (16/6/2020). Humas KemenkopolhukamMenteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam, Selasa (16/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melayangkan surat kepada DPR usai memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Pemerintah kan punya waktu 30 hari, saya tidak tahu tanggal pastinya. Nanti saya akan cek ke Mensesneg, nanti akan disampaikan secara resmi," ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam keterangan, Selasa (16/6/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, surat pemberitahuan penundaan pembahasan RUU HIP akan dikirimkan oleh Menkumham.

"Itu nanti Menkumham yang akan memberi tahu, secara resmi," kata dia.

Baca juga: Baleg Minta Pemerintah Kirim Surat Resmi Penundaan Pembahasan RUU HIP

Mahfud menjelaskan, Menkumham nantinya akan mengirimkan pemberitahuan resmi sesuai prosedur yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.

Dengan demikian, pemerintah bersikap bahwa TAP MPRS XXV/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme tetap berlaku.

"Seperti dikatakan Pak Menkumahm tadi, itu sebenarnya sudah satu keniscayaan karena sudah diperkuat kembali oleh TAP MPR I tahun 2003," ujar Mahfud MD.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP.

"Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP, Minta DPR Serap Aspirasi Rakyat

Mahfud mengatakan, pemerintah meminta DPR, sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

"Meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi Covid-19.

"Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini (keputusan tunda pembahasan)," kata dia.

Baca juga: Polemik Trisila dan Ekasila di RUU HIP, Apa Isinya?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X