Kamis Siang, DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada Rapat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI akan kembali menggelar rapat kerja pembahasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020, Kamis (11/6/2020) siang ini.

Rapat kerja kali ini bakal membahas usulan tambahan anggaran pilkada bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Rapat juga melibatkan penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Pukul 13.00 WIB, kami akan rapat kerja untuk yang keenam kalinya khusus membicarakan pilkada ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurni Tandjung dalam diskusi virtual yang digelar Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Mahfud MD Klaim Hampir 270 Daerah Setuju Pilkada 2020 Tak Ditunda

Rapat ini diagendakan menindaklanjuti rapat kerja DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Rabu (3/6/2020) lalu.

Pada rapat itu, KPU dan Bawaslu mengusulkan adanya penambahan anggaran Pilkada 2020 karena bertambahnya kebutuhan akibat pandemi Covid-19.

KPU mengusulkan, anggaran pilkada tahun ini ditambah Rp 2,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun untuk pemenuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat pilkada.

Di saat yang bersamaan, pemerintah dan DPR juga meminta penyelenggara pemilu melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran dalam rangka penghematan.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pada rapat yang lalu penyelenggara pemilu baru mengusulkan besaran penambahan anggaran pilkada saja. Usulan itu belum disetujui atau menghasilkan keputusan.

"Mengenai anggaran masih dalam proses," kata Raka Sandi kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Anggaran Pilkada Membengkak, Kemendagri: Pemda Bisa Hibahkan Tak Sebatas Uang

Untuk diketahui, anggaran pilkada 2020 yang disepakati sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp 9.936.093.923.393.

Anggaran itu disepakati oleh 270 daerah penyelenggara pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Adapun pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan pra pencoblosan akan mulai digelar pertengahan bulan Juni.

Baca juga: Kemendagri: Rp 9,1 Triliun Anggaran Pilkada 2020 Belum Cair