Salin Artikel

Kamis Siang, DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada Rapat Anggaran

Rapat kerja kali ini bakal membahas usulan tambahan anggaran pilkada bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Rapat juga melibatkan penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Pukul 13.00 WIB, kami akan rapat kerja untuk yang keenam kalinya khusus membicarakan pilkada ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurni Tandjung dalam diskusi virtual yang digelar Kamis (11/6/2020).

Rapat ini diagendakan menindaklanjuti rapat kerja DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Rabu (3/6/2020) lalu.

Pada rapat itu, KPU dan Bawaslu mengusulkan adanya penambahan anggaran Pilkada 2020 karena bertambahnya kebutuhan akibat pandemi Covid-19.

KPU mengusulkan, anggaran pilkada tahun ini ditambah Rp 2,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun untuk pemenuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat pilkada.

Di saat yang bersamaan, pemerintah dan DPR juga meminta penyelenggara pemilu melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran dalam rangka penghematan.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pada rapat yang lalu penyelenggara pemilu baru mengusulkan besaran penambahan anggaran pilkada saja. Usulan itu belum disetujui atau menghasilkan keputusan.

"Mengenai anggaran masih dalam proses," kata Raka Sandi kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Untuk diketahui, anggaran pilkada 2020 yang disepakati sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp 9.936.093.923.393.

Anggaran itu disepakati oleh 270 daerah penyelenggara pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Adapun pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan pra pencoblosan akan mulai digelar pertengahan bulan Juni.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/11395971/kamis-siang-dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-pilkada-rapat-anggaran

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke