Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Minta Daerah Masuki Fase New Normal dengan Hati-hati...

Kompas.com - 11/06/2020, 09:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembukaan daerah menuju fase kenormalan baru atau new normal yang akan dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan secara hati-hati.

Menurut Jokowi, data epidemiologi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah apakah daerah mereka sudah dapat dibuka atau belum.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat bertandang ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Menurut Jokowi, data tersebut harus menjadi acuan untuk meminimalisir kesalahan dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, tahapan-tahapan yang hati-hati," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jangan Sampai Salah Putuskan Pembukaan Daerah ke Fase New Normal

Berdasarkan data Gugus Tugas, saat ini sebanyak 44 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada dalam zona hijau dan kuning.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, sebelum suatu daerah dapat membuka aktivitas, pihaknya turut menghitung dampak ekonomi suatu wilayah.

Menurut dia, bila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 dan dampak penyebaran penyakit ini terhadap sektor perekonomiannya rendah, maka sebaiknya wilayah tersebut ditutup sementara waktu.

"Sedangkan, apabila dampak (terhadap sektor) ekonominya tinggi, meskipun daerahnya merah, bisa dibuka untuk sektor-sektor yang esensial," kata Wiku saat memberikan paparan kepada Presiden.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Wiku menambahkan, faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan karena berdampak pada kesejahteraan warga. Pemerintah ingin warga tetap dapat produktif dan tak kehilangan mata pencaharian.

Namun di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar.

"Penerapan protokol kesehatan tetap kunci utamanya. Dan betul-betul setiap daerah karena karakteristiknya beda-beda memperhatikan resikonya. Dan pemulihan sektor ekonominya sesuai dengan kondisi yang ada di daerah," kata dia.

Dapat ditutup kembali

Hingga kini penambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Pada 9 Juni, misalnya, penambahan kasus baru mencapai 1.043 orang. Sementara pada 10 Juni, penambahan kasus baru mencapai 1.241 orang, sehingga akumulasi kasus positif saat ini mencapai 34.316 orang.

Baca juga: UPDATE: 1.241 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Jatim Tertinggi

Penambahan tersebut sekaligus menjadikannya sebagai rekor tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu.

Wilayah Jawa Timur menjadi provinsi dengan penambahan kasus tertinggi sebanyak 273 kasus. Disusul kemudian wilayah Sulawesi Selatan (189 kasus), DKI Jakarta (157 kasus), dan Jawa Tengah (139 kasus).

Adapun lima wilayah dengan akumulasi kasus tertinggi yaitu DKI Jakarta (8.503 kasus), Jawa Timur (6.806 kasus), Jawa Barat (2.506 kasus), Sulawesi Selatan (2.383 kasus), dan Jawa Tengah (1.813 kasus).

Baca juga: 1.241 Kasus Baru, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19

Sementara, wilayah dengan akumulasi kasus positif terendah terdapat di Aceh (22 kasus), Bengkulu (92 kasus), Sulawesi Barat (95 kasus), Nusa Tenggara Timur (105 kasus), dan Jambi (105 kasus).

Presiden mengatakan, meski nantinya daerah dapat menerapkan kenormalan baru, namun praktek di lapangan akan sangat dinamis.

Bahkan, ia memastikan, pemerintah tak akan segan untuk menutup kembali sejumlah sektor perekonomian yang telah dibuka pada fase new normal apabila ditemukan peningkatan kasus harian.

"Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," kata Presiden.

Evaluasi rutin, sebut Kepala Negara, harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan fakta di lapangan.

Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta agar kepala daerah tidak lengah dan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mengantisipasi terjadinya gelombang kedua penularan Covid-19.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Doni Monardo Buka-bukaan soal Kurangnya Dokter Spesialis Paru

"Saya kira kita semua harus optimis bahwa tantangan yang kita hadapi bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali," kata dia.

Jokowi menambahkan, adaptasi kehidupan ke fase new normal yang kini tengah diupayakan oleh pemerintah bukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah menyerah terhadap keadaan.

Namun, pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk dapat hidup lebih produktif dengan memulai kebiasaan baru yang tetap aman.

"Adaptasi itu bukan berarti kita menyerah apalagi kalah, enggak," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com