Pemerintah Putuskan Kapan Relaksasi PSBB Setelah Dapat Gambaran Puncak Covid-19

Kompas.com - 14/05/2020, 09:06 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, pemerintah belum memutuskan kapan akan dilakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Ia menyebut, kajian internal yang dilakukan kementerian tertentu belum bisa dijadikan pegangan, termasuk kajian internal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kalau ada kajian internal dari Kementerian Perekonomian yang telah menyebut tanggal kita akan relaksasi, itu sebenarnya belum bisa dijadikan pegangan," ujar Donny dalam diskusi daring yang digelar Populi Center, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Ada Relaksasi PSBB, Bus AKAP di Terminal Kota Tegal Belum Beroperasi

Sebab, kata dia, pemerintah belum mengetahui secara pasti kapan puncak wabah Covid-19 di Indonesia.

Gambaran secara pasti puncak Covid-19 di Indonesia belum bisa diketahui karena tes terhadap terduga pengidap Covid-19 belum maksimal. 

"Karena kita belum dapat gambaran utuh berapa kasus Covid-19 di indonesia, kenapa, sebab tes belum maksimal. Karenanya, presiden memerintahkan harus sesegera mungkin dilakukan tes itu 10.000 per hari," ujar Donny.

Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan gambaran secara utuh kapan puncak penularan Covid-19.

Setelah data puncak dan tren kenaiman diketahui, pemerintah memiliki kepastian kapan relaksasi PSBB bisa dilakukan.

Sementara itu, kata Donny, fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan kurva kasus penularan Covid-19.

"Concern pemerintah adalah kurva kasus Covid-19 bisa segera dilandaikan dan diturunkan supaya memenuhi ketetapan epidemologi agar kemudian kita bisa melonggarkan PSBB," tutur Donny.

Baca juga: Kasus Terus Bertambah, Rusia Jadi Negara Kedua dengan Kasus Tertinggi Covid-19 di Dunia

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Nasional
Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Nasional
PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Nasional
Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Nasional
Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X