Salin Artikel

Pemerintah Putuskan Kapan Relaksasi PSBB Setelah Dapat Gambaran Puncak Covid-19

Ia menyebut, kajian internal yang dilakukan kementerian tertentu belum bisa dijadikan pegangan, termasuk kajian internal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kalau ada kajian internal dari Kementerian Perekonomian yang telah menyebut tanggal kita akan relaksasi, itu sebenarnya belum bisa dijadikan pegangan," ujar Donny dalam diskusi daring yang digelar Populi Center, Rabu (13/5/2020).

Sebab, kata dia, pemerintah belum mengetahui secara pasti kapan puncak wabah Covid-19 di Indonesia.

Gambaran secara pasti puncak Covid-19 di Indonesia belum bisa diketahui karena tes terhadap terduga pengidap Covid-19 belum maksimal. 

"Karena kita belum dapat gambaran utuh berapa kasus Covid-19 di indonesia, kenapa, sebab tes belum maksimal. Karenanya, presiden memerintahkan harus sesegera mungkin dilakukan tes itu 10.000 per hari," ujar Donny.

Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan gambaran secara utuh kapan puncak penularan Covid-19.

Setelah data puncak dan tren kenaiman diketahui, pemerintah memiliki kepastian kapan relaksasi PSBB bisa dilakukan.

Sementara itu, kata Donny, fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan kurva kasus penularan Covid-19.

"Concern pemerintah adalah kurva kasus Covid-19 bisa segera dilandaikan dan diturunkan supaya memenuhi ketetapan epidemologi agar kemudian kita bisa melonggarkan PSBB," tutur Donny.

Adapun pertimbangan epidemologi yang dijadikan pedoman pemerintah dalam pelonggaran PSBB, kata dia, merujuk sejumlah hal.

Pertama, ada penurunan jumlah kasus positif Covid-19 secara konstan selama dua pekan berturut-turut.

Kedua, jika jumlah kematian akibat Covid-19 mengalami penurunan.

"Kemudian, jika tes (identifikasi Covid-19) sudah secara masif dilakukan. Lalu ketika fasilitas kesehatan dan SDM tenaga kesehatan itu siap," kata Donny.

"Sebab kita tidak mau terburu-buru melonggarkan, tetapi akhrinya justru ada gelombang kedua yang akhirnya membuat kita harus menutup kembali," ucap dia. 

Sebelumnya, foto skenario pemulihan ekonomi Indonesia beredar luas dan diperbincangkan di jagat maya.

Foto tersebut menunjukkan timeline beroperasinya kembali berbagai sektor.

Pihak Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan, foto yang beredar luas tersebut merupakan bagian dari kajian awal pemerintah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang, selama, dan pasca-pandemi Covid-19," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Berikut isi kajian awal Kemenko Perekonomian tersebut:

1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.

3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.

4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan kepada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah.

5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/09063991/pemerintah-putuskan-kapan-relaksasi-psbb-setelah-dapat-gambaran-puncak-covid

Terkini Lainnya

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Ahli Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Ahli Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke