Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Jadi ada dua poin sebenarnya pelonggaran itu, Presiden lebih menekankan ke dalam dan baru tadi berbicara tentang pelonggaran untuk kita betul memikirkan dengan sebaik-baiknya.

Itu lebih ke dalam (pemerintahan) setelah kita membangun scenario planning tadi. Apa tahapan-tahapan kebijakan yang harus dimainkan. Ya tadi gitu. Kalau kondisinya ringan, sedang, berat, masing-masing ada strategi menanganinya.

Yang kedua tadi itu masalah pemahaman masyarakat yang berdamai tadi, menyesuaikan kehidupan sehari-hari dengan bisa mengikuti maunya Covid.

Imbauan kepada masyarakat yang masih bandel?

Imbauan saya kepada masyarakat, saya pikir kita semua ingin Covid-19 segera selesai. Maka ayo sama-sama satu ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan terus menerus. Kalau kita masih ragu cuci tangan lagi, kenakan masker. Tetap menjaga phisycal distancing dengan baik.

Yang kedua, membangun gotong royong. Ini enggak bisa persoalan ini diselesaikan oleh pemerintah, pemda, enggak bisa. Tapi yang jauh lebih penting dibutuhkan sikap gotong royong. Karena dampak Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan. Tapi juga ekonomi dan sosial. Maka gotong royong harus dimasifkan.

Saya juga perlu mengucapkan rasa terima kasih karena berbagai komunitas sekarang aktif bergotong royong di mana-mana. Ini luar biasa. Konsep di Jakarta dan Bali hampir sama, gotong royong dan budaya. Di Jakarta menggunakan RT/RW.

Saya kira ini pesan saya kepada masyarakat. Kalau itu berhasil dijalankan dengan baik, maka kita membuat proyeksinya menjadi mudah. Oke target kita sampai akhir Juni, itu bisa kita ikuti perkembangannya dengan baik.

Kalau enggak begitu, kita nanti naik turun naik turun, kapan selesainya?

Soal pernyataan pejabat satu berbeda dengan pejabat lain dalam penanganan Covid-19. Istana ini melihatnya seperti apa? Bagaimana manajemen komunikasinya?

Saya harus sebut nama ya. Misal beliau Menhub (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) itu dari kondisi yang seperti itu, begitu masuk, aktif dan langsung situasinya sudah seperti ini sehingga kalau mau bertanya itu paling gampang.

Nah, beliau tidak mengikuti proses panjang ini. Seperti (saat Menhub) mengatakan bahwa (pengoperasionalan kembali transportasi umum) diperuntukkan untuk pebisnis. Tidak ada kata-kata itu di sidang kabinet. Yang ada dengan kebutuhan khusus, dengan kepentingan khusus.

Soal data Bansos. Ada karut marut enggak sih di data penerima Bansos?

Enggak ada karut marut. Sebenarnya gini. Ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Itu sudah hasil dari survei BPS kan. Tetapi itu adalah data orang yang miskin normal. Nah sekarang ini kan banyak orang miskin baru.

Kalau kita lihat di garis kemiskinan, yang ke bawah 9,26 juta orang yang ke atas near poor. Yang near poor ini kalau ada inflasi sedikit, langsung jatuh miskin. Harga beras naik saja yang tadinya 24 juta bisa menjadi 35 juta (jumlah orang miskinnya).

Sekarang dengan Covid-19, yang rentan miskin menjadi miskin. Yang tadinya saya masih bisa bekerja, jualan nasi goreng di pinggir jalan, hilang. Itu pekerja informal.

Untuk pekerja formal, dia baru masuk ke pabrik, tapi tidak masuk ke skema BPJS Ketenagakerjaan, begitu dirumahkan, hilang, enggak punya apa-apa.

Terkhususnya bagi pekerja nonformal di pariwisata. Wah itu dahsyat itu. TTour Guide, jualan souvenir, tukang sayur yang drop ke hotel, semua tiarap. Nah, untuk semua itu tidak ada datanya.

Perintah Presiden, karena PSBB dilakukan, Bansos harus segera. Beliau setiap ratas selalu ingatkan itu. Jangan terlambat, jangan terlambat, terus. Sehingga untuk mencari data perlu bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Kades.

Baca juga: Angka Kejahatan di Cianjur Turun Drastis Selama PSBB

Tapi ada persoalan baru lagi. Ada pendatang di Jabodetabek yang bekerja di industri, itu orang yang enggak punya KTP setempat.

Kemarin saya kumpulkan, video conference dengan ketua gabungan masyarakat pendatang. Masalahnya di situ, kami enggak bisa bekerja, enggak bisa pulang, PSBB, harus tinggal di sini. Tapi kami tidak dapat Bansos.

Saya sudah sampaikan ke Mensos. Saya minta data ke mereka, lalu sampaikan ke Mensos. Itu krusialnya di situ. Untuk menutup orang yang tidak mendapatkan Bansos, padahal dia mestinya dapat.

Presiden juga memerintahkan Mendes, minimum 30 persen dari anggaran desa itudialokasikan untuk masyarakat yang kelolosan, yang tidak ada dalam data.

Harusnya masyarakat terima, tapi enggak ada dalam data. Tapi masukannya itu harus dari bawah. Karena Kades, RT/RW tahu persis siapa yang berhak dapat. Sampai saat ini kami evaluasi terus data penerima.

Komunikasi dengan kepala daerah dalam penyaluran Bansos bagus? Dengan Gubernur DKI bagus?

Bagus, bagus. Iya. Ya ada perdebatan-perdebatan kecil, wajar, biasa.