Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Kebijakan itu disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebanyak empat provinsi serta 72 kabupaten dan kota telah menerapkan PSBB. Beberapa wilayah mulai menunjukkan pelambatan penambahan kasus harian meskipun belum signifikan.

Di tengah pelambatan kasus harian yang belum signifikan itu tiba-tiba muncul wacana merelaksasi PSBB agar perekonomian kembali bangkit.

Hal itu memunculkan pertanyaan di benak publik ihwal fokus utama pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dengan munculnya wacana tersebut seolah menunjukkan pemerintah tak sabar membangkitkan kembali perekonomian di tengah laju penularan Covid-19 yang belum sepenuhnya melambat.

Kompas.com berkesempatan mewawancarai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menanyakan sikap pemerintah sesungguhnya.

Berikut wawancara khusus Kompas.com dengan Moeldoko.

Di tengah penularan Covid-19 yang masih terjadi tiba-tiba muncul wacana relaksasi PSBB. Kok bisa?

Sebenarnya kita saat ini sedang proses yang berkelanjutan untuk mengevaluasi. Waktu itu ada, presiden menyelenggarakan satu minggu dua kali untuk melihat efektivitas PSBB di setiap wilayah.

Dari situ sebenarnya fokus kita adalah masih fokus kepada PSBB. Jadi, mengenali hasil dari yang dievaluasi terus-menerus, mengenali berbagai kesulitan dalam penyelenggaraan PSBB.

Kita juga membandingkan dengan yang non-PSBB. Dari situ kan biasa kita selalu membangun scenario planning. Kalau situasinya begini nanti kira-kira apa yang akan kita rencanakan.

Ke depan kalau situasinya memburuk, kalau situasinya menuju ringan seperti apa. Kalau situasinya sedang seperti apa. Kalau berat apa. Itu skenario-skenario yang dibangun seperti itu.

Maka kalau muncul skenario ringan maka bisa-bisa nanti akan dijalankan kelonggaran atau kemarin yang sempat terlontar relaksasi. Tapi Presiden (Joko Widodo) tadi juga sangat menekankan hati-hati dalam membikinkan pelonggaran.

Harus betul-betul dihitung dengan saksama seteliti mungkin. Agar jangan sampai salah. Setidak-tidaknya ada tiga persyaratan atau prasyarat ketika kita akan melakukan pelonggaran. Itu enggak boleh serta-merta.

Apakah epidemologinya. itu kita lihat seperti apa. Apakah terjadi berkurangnya jumlah kasus suspect dan kematian dalam kurun waktu sedikitnya 14 hari, itu seperti apa. Jadi enggak boleh itu tanpa ada kalkulasi.

Berikutnya kita lihat kesehatan publik seperti apa. Apakah jumlah tes dan contact tracing itu bertambah dari waktu ke waktu. Presiden menginginkan ada 10.000 untuk jumlah tes PCR (polymerase chain reaction). Itu yang sekarang lagi dikejar.

Berikutnya juga proporsi kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Apakah cuci tangan itu masih dijalankan dengan baik. Pakai masker enggak, physical distancing enggak? Ini harus dievaluasi. Jangan seperti kemarin begitu Sarinah buka udah physical distancing-nya gagal lagi.

Yang ketiga adalah fasilitas kesehatannya. Bagaimana tenaga kesehatannya. Kita juga menghadapi tenaga kesehatan yang karena mereka juga kena positif (Covid-19) juga ada, PDP juga ODP juga. Karena itu harus dihitung.

Jangan sampai nanti jumlah tenaga medis berkurang. APDnya tambah tapi jumlah manusianya (berkurang). Enggak ada gunanya. Semuanya serba dihitung. Terus peningkatan kapasitas ICU seperti apa ventilatornya seperti apa.

Minimum 3 hal itu ya: epidemiologisnya bagaimana, kesehatan publiknya kita lihat, Bagaimana fasilitas kesehatan. Itu sebagai minimumlah persyaratan dasar (untuk pelonggaran PSBB).

Apa alasannya Gugus Tugas mengeluarkan Surat Edaran yang mengizinkan kembali transportasi umum beroperasi? Masyarakat menangkap itu sebagai pelonggaran PSBB.

Surat edaran itu lebih seperti warning bagaimana jika kita membuat sebuah perencanaan ke depan. Surat edaran itu situasi yang berbeda. Enggak ada kaitannya dengan relaksasi.

Kalau kemarin Surat Edaran itu dasar dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 sebenarnya kan begini ya. Kita lihat kebijakan besarnya dulu. Ada tiga kebijakan besar pemerintah. Ini saya pikir semua sudah tahu.

Tiga-tiganya ini berjalan tetapi fokusnya ke kepada bagaimana menangani Covid menjadi prioritas. Tapi persoalan usaha masyarakat semaksimal mungkin jangan sampai juga tutup. Semuanya kalau tutup semuanya repot. Nanti PHK sebagian membengkak kemana-mana.

Pengaturan tentang transportasi yang diatur melalui surat edaran itu dan Kepmen (Keputusan Menteri) itu, itu sebenarnya mengatur bagaimana sih darat, laut, dan udara itu diatur dengan sebaik-baiknya dan tetap berpedoman pada protokol.

Karena apa? Kalau tidak diatur nanti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan distribusi logistik, distribusi alat kesehatan, distribusi hasil tes PCR yang ada di daerah-daerah itu semuanya belum (ada) kecepatan.

Bisa dibayangkan sekarang kalau tidak ada penerbangan sama sekali di provinsi. Ada hal yang penting yang harus dijalankan. Maka dari itu adalah yang saya katakan berkebutuhan khusus bukan terus dibuka lebar-lebar untuk semua orang.

Berkebutuhan khusus pun di situ ada persyaratannya. Orang saya mau naik pesawat harus punya keterangan. Berikutnya harus tes dulu di situ. Berikutnya presiden nambah lagi ada tes PCR sebelumnya. Jadi seperti itu.

Ini yang tidak dipahami oleh publik sehingga seolah-olah ini piye toh karepnya pemerintah mencla-mencle enggak konsisten. Satu sisi menyelenggarakan PSBB pada sisi yang lain membuka transportasi.

Sebenarnya transportasi itu penuh dengan pembatasan. Sampai di kursi pesawat pun diatur. Makanya harga pesawat kan mahal karena tidak semuanya bisa duduk berdampingan. Kursi bus juga begitu, diatur oleh Menteri Perhubungan selang-selang.

Kemarin Pak Doni melihat di Pulo Gadung dan Pulo Gebang hanya 3 bus, penumpangnya sangat sedikit hanya 5 orang atau 3 orang karena ada pembatasan-pembatasan di dalam menggunakan alat angkut itu. Dan perintahnya presiden jangan ada logistik yang terganggu. 

Jadi itu untuk mendukung kinerja aparat pemerintah yang bertugas menangani Covid dalam mobilitasnya ya?

Jadi ke sana (dukungan mobilitas saat bertugas), bukan ke masyarakat tujuannya. Lebih ke dalam diaturnya di dalam Permen itu.

PSBB penerapannya kurang optimal. petugas hanya berjaga pada jam tertentu saja di pos lintas. Begitu juga penyekatan pos mudik jam tertentu dilepas. Bagaimana tanggapan Bapak?

Sebenarnya tetap ada tahapan yang dijalankan. Tahapan sosialisasi itu sudah, di mana-mana sudah. Tahapan berikutnya setelah sosialisasi adalah penindakan. Bagaimana yang ringan. Misal (polisi bertanya ke pemudik) mau kemana? Cuti, balik.

Itu ringan masih.

Tapi polisi sudah mulai menerapkan law enforcement. Pasal-pasal di dalamnya apa itu di dalam penegakan itu Pasal itu ada itu kemarin. Nanti pasalnya dilihat. Prinsipnya sudah menerapkan. Itu sebenarnya.

Yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat ini adalah bentuk tanggung jawab sosial. Ini berkaitan dengan orang lain bukan hanya dirimu sendiri. Tapi ini kalau Anda menjangkiti orang lain itu akan memunculkan cluster yang baru.

Sekarang ini juga kita menghadapi situasi yang agak ribet juga karena pekerja migran Indonesia baik yang ABK maupun yang pekerja migran berikutnya akan kembali. Jemaah Tabligh juga itu akan datang dan seterusnya suda disiapkan beberapa skenario untuk menyiapkan itu untuk Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan polisi, Menteri Kesehatan, semuanya sudah.

Menurut Anda penerapan PSBB sudah on the track?

On the track, iya, sudah on the track. Karena tadi dari Sumatera Barat menyampaikan dengan PSBB itu perkembangannya sangat-sangat positif. Berikutnya Jakarta juga perkembangannya positif. Bali tidak ada PSBB tetapi menuju ke positif.

Setelah semuanya kita dengarkan ada pendekatan pendekatan kultural yang dijalankan-pendekatan kultural yang di Bali adalah menjalankan masyarakat adat. Masyarakat Bali itu siaga menggunakan berbasis desa adat. Membangun Satgas gotong royong berbasis desa adat. Itu yang di Bali.

Berikutnya yang di Jakarta membangun Satgas RT/RW gugus kampung tapi menggunakan RT/RW. Berikutnya di Sumatera Barat juga pendekatan kultur. Semuanya itu menghasilkan kondisi yang baik.

Khusus di Jawa Timur karena perkembangannya cukup signifikan ini pendekatan sedikit berbeda karena di sana ada Marinir. Bisanya orang Jawa Timur itu sangat dekat dengan Marinir khususnya Kota Surabaya. Maka Marinir akan diturunkan nanti ke desa-desa ke komunitas-komunitas. Dengan gaya Marinirnya itu diharapkan nanti bisa sosialisasinya lebih.

Karena inilah kira-kira pendekatan-pendekatan efektivitas. Harus cari cara yang terbaik. Bagaimana efektivitas dari penyelesaian konflik ini bisa selesai cepat.

Ada imbauan untuk masyarakat karena sepertinya kepatuhan terhadap PSBB masih kurang. Khususnya sepekan terakhir orang masih ramai di jalan?

Saya pikir kita mengenal itu kemarin. Sebelum ke sana sedikit yang perlu juga saya sampaikan, kita mengenal istilah baru yang disampaikan oleh Presiden berdamai dengan Covid-19.

Maksudnya begini.

Covid-19 kini telah membawa sebuah perubahan baru dalam perilaku bahkan bisa dikatakan new world order, new normal. Bisa aja ini menjadi dalam konteks new world order, ada tatanan baru dalam dunia dalam menyikapi situasi. Tapi dalam konteks ini okelah kita menuju new normal.

Jadi sebenarnya, Covid-19 Ini adalah sebuah situasi yang riil dihadapi dan kita belum tahu sampai kapan sebenarnya selesai vaksin itu ditemukan. Maka kita harus berdamai dengan Covid.

Maksudnya, Covid-19 maunya kalau kamu mau berdamai dengan saya pakailah masker. Kalau saya lawan enggak usah saya maskeran. Saya lawan berarti saya akan kena. Covid mintanya kamu cuci tangan dong, cuci tangan.

Kita berdamai, kita itu jaga jarak agar jangan mudah ketularan. Itulah pemahaman dalam konteks yang lebih jauh tentang damai dengan Covid-19. Kan sebelumnya kita tidak mengenal pakai masker cuci tangan, tapi kan sekarang akan memasuki kehidupan baru. Kita berdamai dengan situasi Itu.

Kalau enggak, kita resisten terus, ah saya enggak mau, saya enggak mau, itu malapetaka. Sebenarnya di sini aja yang pemahaman atas diksi. Maksudnya itu segera menyesuaikan itu.

Jadi ada dua poin sebenarnya pelonggaran itu, Presiden lebih menekankan ke dalam dan baru tadi berbicara tentang pelonggaran untuk kita betul memikirkan dengan sebaik-baiknya.

Itu lebih ke dalam (pemerintahan) setelah kita membangun scenario planning tadi. Apa tahapan-tahapan kebijakan yang harus dimainkan. Ya tadi gitu. Kalau kondisinya ringan, sedang, berat, masing-masing ada strategi menanganinya.

Yang kedua tadi itu masalah pemahaman masyarakat yang berdamai tadi, menyesuaikan kehidupan sehari-hari dengan bisa mengikuti maunya Covid.

Imbauan kepada masyarakat yang masih bandel?

Imbauan saya kepada masyarakat, saya pikir kita semua ingin Covid-19 segera selesai. Maka ayo sama-sama satu ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan terus menerus. Kalau kita masih ragu cuci tangan lagi, kenakan masker. Tetap menjaga phisycal distancing dengan baik.

Yang kedua, membangun gotong royong. Ini enggak bisa persoalan ini diselesaikan oleh pemerintah, pemda, enggak bisa. Tapi yang jauh lebih penting dibutuhkan sikap gotong royong. Karena dampak Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan. Tapi juga ekonomi dan sosial. Maka gotong royong harus dimasifkan.

Saya juga perlu mengucapkan rasa terima kasih karena berbagai komunitas sekarang aktif bergotong royong di mana-mana. Ini luar biasa. Konsep di Jakarta dan Bali hampir sama, gotong royong dan budaya. Di Jakarta menggunakan RT/RW.

Saya kira ini pesan saya kepada masyarakat. Kalau itu berhasil dijalankan dengan baik, maka kita membuat proyeksinya menjadi mudah. Oke target kita sampai akhir Juni, itu bisa kita ikuti perkembangannya dengan baik.

Kalau enggak begitu, kita nanti naik turun naik turun, kapan selesainya?

Soal pernyataan pejabat satu berbeda dengan pejabat lain dalam penanganan Covid-19. Istana ini melihatnya seperti apa? Bagaimana manajemen komunikasinya?

Saya harus sebut nama ya. Misal beliau Menhub (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) itu dari kondisi yang seperti itu, begitu masuk, aktif dan langsung situasinya sudah seperti ini sehingga kalau mau bertanya itu paling gampang.

Nah, beliau tidak mengikuti proses panjang ini. Seperti (saat Menhub) mengatakan bahwa (pengoperasionalan kembali transportasi umum) diperuntukkan untuk pebisnis. Tidak ada kata-kata itu di sidang kabinet. Yang ada dengan kebutuhan khusus, dengan kepentingan khusus.

Soal data Bansos. Ada karut marut enggak sih di data penerima Bansos?

Enggak ada karut marut. Sebenarnya gini. Ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Itu sudah hasil dari survei BPS kan. Tetapi itu adalah data orang yang miskin normal. Nah sekarang ini kan banyak orang miskin baru.

Kalau kita lihat di garis kemiskinan, yang ke bawah 9,26 juta orang yang ke atas near poor. Yang near poor ini kalau ada inflasi sedikit, langsung jatuh miskin. Harga beras naik saja yang tadinya 24 juta bisa menjadi 35 juta (jumlah orang miskinnya).

Sekarang dengan Covid-19, yang rentan miskin menjadi miskin. Yang tadinya saya masih bisa bekerja, jualan nasi goreng di pinggir jalan, hilang. Itu pekerja informal.

Untuk pekerja formal, dia baru masuk ke pabrik, tapi tidak masuk ke skema BPJS Ketenagakerjaan, begitu dirumahkan, hilang, enggak punya apa-apa.

Terkhususnya bagi pekerja nonformal di pariwisata. Wah itu dahsyat itu. TTour Guide, jualan souvenir, tukang sayur yang drop ke hotel, semua tiarap. Nah, untuk semua itu tidak ada datanya.

Perintah Presiden, karena PSBB dilakukan, Bansos harus segera. Beliau setiap ratas selalu ingatkan itu. Jangan terlambat, jangan terlambat, terus. Sehingga untuk mencari data perlu bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Kades.

Tapi ada persoalan baru lagi. Ada pendatang di Jabodetabek yang bekerja di industri, itu orang yang enggak punya KTP setempat.

Kemarin saya kumpulkan, video conference dengan ketua gabungan masyarakat pendatang. Masalahnya di situ, kami enggak bisa bekerja, enggak bisa pulang, PSBB, harus tinggal di sini. Tapi kami tidak dapat Bansos.

Saya sudah sampaikan ke Mensos. Saya minta data ke mereka, lalu sampaikan ke Mensos. Itu krusialnya di situ. Untuk menutup orang yang tidak mendapatkan Bansos, padahal dia mestinya dapat.

Presiden juga memerintahkan Mendes, minimum 30 persen dari anggaran desa itudialokasikan untuk masyarakat yang kelolosan, yang tidak ada dalam data.

Harusnya masyarakat terima, tapi enggak ada dalam data. Tapi masukannya itu harus dari bawah. Karena Kades, RT/RW tahu persis siapa yang berhak dapat. Sampai saat ini kami evaluasi terus data penerima.

Komunikasi dengan kepala daerah dalam penyaluran Bansos bagus? Dengan Gubernur DKI bagus?

Bagus, bagus. Iya. Ya ada perdebatan-perdebatan kecil, wajar, biasa.