Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Bisa dibayangkan sekarang kalau tidak ada penerbangan sama sekali di provinsi. Ada hal yang penting yang harus dijalankan. Maka dari itu adalah yang saya katakan berkebutuhan khusus bukan terus dibuka lebar-lebar untuk semua orang.

Berkebutuhan khusus pun di situ ada persyaratannya. Orang saya mau naik pesawat harus punya keterangan. Berikutnya harus tes dulu di situ. Berikutnya presiden nambah lagi ada tes PCR sebelumnya. Jadi seperti itu.

Ini yang tidak dipahami oleh publik sehingga seolah-olah ini piye toh karepnya pemerintah mencla-mencle enggak konsisten. Satu sisi menyelenggarakan PSBB pada sisi yang lain membuka transportasi.

Baca juga: MUI Ingatkan Relaksasi PSBB di Rumah Ibadah Harus Didasari Aspek Keselamatan Jiwa Masyarakat

Sebenarnya transportasi itu penuh dengan pembatasan. Sampai di kursi pesawat pun diatur. Makanya harga pesawat kan mahal karena tidak semuanya bisa duduk berdampingan. Kursi bus juga begitu, diatur oleh Menteri Perhubungan selang-selang.

Kemarin Pak Doni melihat di Pulo Gadung dan Pulo Gebang hanya 3 bus, penumpangnya sangat sedikit hanya 5 orang atau 3 orang karena ada pembatasan-pembatasan di dalam menggunakan alat angkut itu. Dan perintahnya presiden jangan ada logistik yang terganggu. 

Jadi itu untuk mendukung kinerja aparat pemerintah yang bertugas menangani Covid dalam mobilitasnya ya?

Jadi ke sana (dukungan mobilitas saat bertugas), bukan ke masyarakat tujuannya. Lebih ke dalam diaturnya di dalam Permen itu.

PSBB penerapannya kurang optimal. petugas hanya berjaga pada jam tertentu saja di pos lintas. Begitu juga penyekatan pos mudik jam tertentu dilepas. Bagaimana tanggapan Bapak?

Sebenarnya tetap ada tahapan yang dijalankan. Tahapan sosialisasi itu sudah, di mana-mana sudah. Tahapan berikutnya setelah sosialisasi adalah penindakan. Bagaimana yang ringan. Misal (polisi bertanya ke pemudik) mau kemana? Cuti, balik.

Itu ringan masih.

Baca juga: Dedi Mulyadi: PSBB Hanya Cocok untuk Perkotaan

Tapi polisi sudah mulai menerapkan law enforcement. Pasal-pasal di dalamnya apa itu di dalam penegakan itu Pasal itu ada itu kemarin. Nanti pasalnya dilihat. Prinsipnya sudah menerapkan. Itu sebenarnya.

Yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat ini adalah bentuk tanggung jawab sosial. Ini berkaitan dengan orang lain bukan hanya dirimu sendiri. Tapi ini kalau Anda menjangkiti orang lain itu akan memunculkan cluster yang baru.

Sekarang ini juga kita menghadapi situasi yang agak ribet juga karena pekerja migran Indonesia baik yang ABK maupun yang pekerja migran berikutnya akan kembali. Jemaah Tabligh juga itu akan datang dan seterusnya suda disiapkan beberapa skenario untuk menyiapkan itu untuk Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan polisi, Menteri Kesehatan, semuanya sudah.

Menurut Anda penerapan PSBB sudah on the track?

On the track, iya, sudah on the track. Karena tadi dari Sumatera Barat menyampaikan dengan PSBB itu perkembangannya sangat-sangat positif. Berikutnya Jakarta juga perkembangannya positif. Bali tidak ada PSBB tetapi menuju ke positif.

Setelah semuanya kita dengarkan ada pendekatan pendekatan kultural yang dijalankan-pendekatan kultural yang di Bali adalah menjalankan masyarakat adat. Masyarakat Bali itu siaga menggunakan berbasis desa adat. Membangun Satgas gotong royong berbasis desa adat. Itu yang di Bali.

Baca juga: Ingat, Pelanggar PSBB di Daerah Ini Akan Langsung Dijadikan Relawan Covid-19

Berikutnya yang di Jakarta membangun Satgas RT/RW gugus kampung tapi menggunakan RT/RW. Berikutnya di Sumatera Barat juga pendekatan kultur. Semuanya itu menghasilkan kondisi yang baik.

Khusus di Jawa Timur karena perkembangannya cukup signifikan ini pendekatan sedikit berbeda karena di sana ada Marinir. Bisanya orang Jawa Timur itu sangat dekat dengan Marinir khususnya Kota Surabaya. Maka Marinir akan diturunkan nanti ke desa-desa ke komunitas-komunitas. Dengan gaya Marinirnya itu diharapkan nanti bisa sosialisasinya lebih.

Karena inilah kira-kira pendekatan-pendekatan efektivitas. Harus cari cara yang terbaik. Bagaimana efektivitas dari penyelesaian konflik ini bisa selesai cepat.

Ada imbauan untuk masyarakat karena sepertinya kepatuhan terhadap PSBB masih kurang. Khususnya sepekan terakhir orang masih ramai di jalan?

Saya pikir kita mengenal itu kemarin. Sebelum ke sana sedikit yang perlu juga saya sampaikan, kita mengenal istilah baru yang disampaikan oleh Presiden berdamai dengan Covid-19.

Maksudnya begini.

Covid-19 kini telah membawa sebuah perubahan baru dalam perilaku bahkan bisa dikatakan new world order, new normal. Bisa aja ini menjadi dalam konteks new world order, ada tatanan baru dalam dunia dalam menyikapi situasi. Tapi dalam konteks ini okelah kita menuju new normal.

Jadi sebenarnya, Covid-19 Ini adalah sebuah situasi yang riil dihadapi dan kita belum tahu sampai kapan sebenarnya selesai vaksin itu ditemukan. Maka kita harus berdamai dengan Covid.

Maksudnya, Covid-19 maunya kalau kamu mau berdamai dengan saya pakailah masker. Kalau saya lawan enggak usah saya maskeran. Saya lawan berarti saya akan kena. Covid mintanya kamu cuci tangan dong, cuci tangan.

Kita berdamai, kita itu jaga jarak agar jangan mudah ketularan. Itulah pemahaman dalam konteks yang lebih jauh tentang damai dengan Covid-19. Kan sebelumnya kita tidak mengenal pakai masker cuci tangan, tapi kan sekarang akan memasuki kehidupan baru. Kita berdamai dengan situasi Itu.

Baca juga: Tak Patuh PSBB, Siap-siap Bersihkan Fasilitas Umum Pakai Rompi Bertulisan Pelanggar PSBB

Kalau enggak, kita resisten terus, ah saya enggak mau, saya enggak mau, itu malapetaka. Sebenarnya di sini aja yang pemahaman atas diksi. Maksudnya itu segera menyesuaikan itu.