Keluarga Korban Tragedi Semanggi I dan II Gugat Jaksa Agung ke PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II menggugat Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (12/5/2020).

Pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan, dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Gugatan tersebut terkait pernyataan Burhanuddin pada Januari 2020 yang mengatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II selaku kuasa hukum berpandangan, pihaknya mengajukan gugatan tersebut karena menilai pernyataan yang dilontarkan dapat memengaruhi penyelesaian kasus tersebut.

Baca juga: Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

“Ini memang masuk ke wilayah wewenang dapat digugat di PTUN karena pernyataan Jaksa Agung bersifat resmi dan bisa punya dampak langsung ke kebijakan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat (Semangggi I dan II),” kata anggota koalisi, Saleh Al Ghifari, melalui telekonferensi, Selasa (12/5/2020).

Gugatan yang diajukan terkait dugaan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Koalisi mengklaim, gugatan tersebut telah diterima oleh pihak PTUN.

Ghifari menuturkan, pernyataan Burhanuddin merugikan keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarga dalam tragedi tersebut.

Menurut koalisi, pernyataan tersebut juga mencederai perjuangan panjang keluarga korban serta penyintas dalam mencari keadilan.

Berdasarkan keterangan Ghifari, melalui gugatan tersebut, pihaknya berharap agar Burhanuddin mencabut pernyataannya.

Baca juga: Mahfud Akan Tanya Jaksa Agung soal Peristiwa Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat

“Gugatan yang kita ajukan dalam petitum kita untuk jaksa agung menarik ucapannya,” tuturnya.

Selain itu, koalisi juga ingin menjadikan gugatan tersebut sebagai pembelajaran bagi negara dalam menegakkan keadilan.

“Ini menjadi momentum juga bagi kita untuk mengingatkan terus negara bahwa ketika mereka mempertontonkan pembiaran atau dengan sengaja menjaga impunitas itu terus ada, kita enggak mau diam, kita menolak, kita melawan lupa,” ucap dia.

Tanggapan Kejagung

Dihubungi terpisah, Kejaksaan Agung mengaku belum mendapat informasi terkait gugatan tersebut.

Baca juga: Soal Paniai, Kejagung: Kalau Komnas HAM Mau Konsultasi, Kami Siap

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengaku pihaknya akan mempelajari gugatan tersebut apabila sudah menerimanya.