Kompas.com - 27/04/2020, 16:42 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2/2020)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali bekerja setelah dinyatakan sembuh dari virus corona Covid-19.

Budi Karya pun memuji Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menggantikan posisinya selama sebulan terakhir.

Budi menilai Luhut sebagai menteri perhubungan ad interim telah mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Otban Soekarno-Hatta Sosialisasikan Permenhub 25 Soal Larangan Mudik

Kebijakan itu dikeluarkan lewat dua peraturan yang diteken Luhut, yakni Permenhub Nomor 18 tahun 2020 dan Permenhub Nomor 25 tahun 2020.

"Bisa dikatakan permenhub yang dibuat pak Luhut itu relatif tidak ada cacat. Tidak ada komplain atas itu," kata Budi Karya usai rapat kabinet dengan Presiden Jokowi, Senin (27/4/2020).

Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran corona atau covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Permenhub tersebut sempat menuai sorotan karena membolehkan ojek online membawa penumpang pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Padahal, peraturan yang diterbitkan menteri kesehatan hanya membolehkan ojek online mengangkut barang.

Akhirnya, pemerintah pusat pun menyerahkan kepada daerah masing-masing apakah menggunakan ketentuan dari Kemenhub atau Kemenkes.

Sementara itu, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 mengatur larangan mudik guna mencegah penyebaran Covid-19. Meski dianggap tepat, namun aturan ini juga dinilai terlambat terbit.

Budi Karya menyatakan, meski dalam masa pemulihan, ia juga ikut terlibat dalam penyusunan dua permenhub tersebut.

Baca juga: Polemik Permenhub 18, Dinilai Bertentangan dengan Permenkes hingga Menyesatkan

"Dilakukan beberapa kali ratas, saya tidak ikut tapi saya minta bahan dan ikut membahas permenhub. Turunan dari permenhub itu berasal dari risalah rapat," kata dia.

Kini, Budi mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kedua aturan itu berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya juga selalu berkoordinasi dengan segala pihak, tim kami solid dan kami sudah lakukan rakor internal 5 kali. Saya baru akan eksis tanggal 5 mei setelah masa isolasi selesai," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X