Kompas.com - 27/04/2020, 15:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberi imbauan kepada masyarakat agar disiplin mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2. Kedisiplinan merupakan kunci mengatasi pandemi virus corona. Presiden mengemukakan itu dalam video yang diunggah Sekretariat Presdien ke akun Youtube, Sabtu (18/4/2020). YoutubePresiden Joko Widodo saat memberi imbauan kepada masyarakat agar disiplin mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2. Kedisiplinan merupakan kunci mengatasi pandemi virus corona. Presiden mengemukakan itu dalam video yang diunggah Sekretariat Presdien ke akun Youtube, Sabtu (18/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat mengunggah tulisan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja di akun media sosialalnya, Senin (27/4/2020) siang ini.

Namun tak lama kemudian unggahan itu dihapus dan direvisi.

Pantauan kompas.com, tulisan pertama diunggah sekitar pukul 11.50 WIB pada tiga akun media sosial resmi Jokowi, yakni Facebook, Instagram dan Twitter.

Baca juga: RDPU dengan DPR, Ketua Umum HIPPI Usul Perubahan Judul RUU Cipta Kerja

Dalam unggahan itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Mengenai RUU Cipta Kerja yang seharusnya sedang dibahas pekan-pekan ini, pemerintah bersama DPR memiliki pandangan yang sama untuk menunda pembahasannya. Penundaan itu telah pemerintah sampaikan ke DPR pekan lalu," tulis dia.

Presiden Joko Widodo sempat mengumumkan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja di akun media sosialalnya, Senin (27/4/2020) siang ini. Namun tak lama kemudian unggahan itu dihapus dan direvisi. Tangkapan layar medsos Jokowi Presiden Joko Widodo sempat mengumumkan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja di akun media sosialalnya, Senin (27/4/2020) siang ini. Namun tak lama kemudian unggahan itu dihapus dan direvisi.
Ia berharap penundaan tersebut memberikan waktu lebih bagi pemerintah dan DPR untuk mendalami substansi dan semua pasal yang saling terkait dalam UU Omnibus Law itu.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg Sebut Twit Jokowi soal Penundaan RUU Cipta Kerja Bikin Risih

"Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan, juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tulis dia.

Unggahan itu turut disertai foto Jokowi yang berkemeja putih tengah memimpin sidang kabinet.

Dalam foto juga diberi keterangan "PEMERINTAH DAN DPR SEPAKAT MENUNDA PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA".

Direvisi

Sekitar pukul 12.20 WIB, unggahan tersebut dihapus dari ketiga akun media sosial Presiden Jokowi.

Baca juga: Di Medsos Jokowi Sebut Pembahasan RUU Cipta Kerja Ditunda, lalu Direvisi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X