Buruh Tuntut "Omnibus Law" dan "Outsourcing" di May Day 2024 Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut dua isu utama dalam memperingati "May Day" atau Hari Buruh Internasional 2024 pada Rabu (1/5/2024).

Dua isu tersebut, yakni mencabut "Omnibus Law" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Hostum, yang merupakan singkatan dari "Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah".

Melalui momentum Hari Buruh Internasional ini, Said berharap Presiden terpilih, Prabowo Subianto kebijakannya nanti dapat memperhatikan dua isu utama tersebut.

Baca juga: 50.000 Buruh Akan Gelar Aksi May Day di Istana Negara Rabu

"Partai Buruh dan KSPI menyambut dan menyetujui dengan penetapan KPU yang telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden Indonesia yang akan dilantik pada bulan Oktober 2024," ujar Presiden Partai Buruh itu dalam siaran pers, Senin (29/4/2024).

Said juga menjelaskan, sebanyak 50.000 buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan memperingati May Day di sekitar Istana.

Said menyebut puluhan ribu buruh akan menggelar aksi di sekitar Istana Negara mulai pukul 09.30 WIB sampai 12.30 WIB.

"Setelah itu, pukul 12.30 massa aksi 50.000 buruh akan bergerak dari Istana ke Istora Senayan untuk merayakan May Day Fiesta," kata Said.

Baca juga: MK Soroti Bukti PDI-P yang Ingin Nolkan Suara PSI di Papua Tengah

Said juga menjelaskan, aksi may day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Daerah yang akan menggelar aksi di antaranya, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Batam, Medan, Banda Aceh, Palembang, Padang, Bengkuku, dan Pekanbaru.

Kemudian Jambi, Lampung, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Konawe, Morowali, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jayapura, Mimika, Lani Jaya, dan Tolikara.