Jika Pendaftar Kartu Prakerja Lebihi Kuota, Seleksi Dilakukan Acak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, pihaknya akan melakukan pengacakan dalam menyeleksi pendaftar program Kartu Prakerja.

Namun, pengacakan hanya akan dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi jumlah kuota peserta Kartu Pekerja yang akan diterima dalam satu gelombang.

"Supaya adil kami akan melakukan pengacakan," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Maksudnya adalah jika jumlah yang akan bergabung ke gelombang termasuk para peserta yang didahulukan karena dampak Covid-19 itu lebih besar dari jumlah kuota yang tersedia di gelombangnya," tuturnya.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Pemilihan Mitra Kartu Prakerja yang Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Panji mencontohkan, pendaftar pada satu gelombang jumlahnya mencapai 1,4 juta. Padahal, yang akan diterima sebagai anggota Kartu Prakerja hanya 164 ribu.

Dengan demikian, untuk menyeleksinya, akan dilakukan pengacakan.

Mereka yang tidak lolos sebagai anggota Kartu Prakerja pun dapat mendaftar di gelombang selanjutnya.

Menurut Panji, sistem pengacakan ini dinilai yang paling adil.

"Kalau kami milih-milih juga mungkin dipertanyakan juga. Jadi paling fair adalah pengacakan," ujarnya.

Baca juga: Hari Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang I Ditutup

Meski begitu, sebelum melakukan pengacakan, pihak Kartu Prakerja bakal melakukan crosscheck data dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Pogram Kartu Prakerja adalah program yang diprioritaskan untuk pelaku usaha kecil mikro dan pekerja yang terdampak oleh PHK yang datanya dicatat oleh kementerian dan lembaga.

Sehingga, crosscheck data akan dilakukan pihak Kartu Prakerja terhadap data pekerja dan pelaku usaha kecil mikro yang terdampak PHK, yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

"Kami mendahulukan NIK yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga yang sudah mencakup sektor yang terdampak, apakah itu dirumahkan, apakah itu kehilangan pekerjaan atau di-PHK," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

ANTARA FOTO/Moch Asim Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Mereka yang nantinya lolos sebagai anggota program ini bakal menerima insentif hingga Rp 3.550.000.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan, insentif itu terdiri dari tiga elemen.

Pertama, insentif sebesar Rp 1 juta yang merupakan bantuan biaya pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja.

Baca juga: Pemerintah: Tak Perlu Khawatir soal Biaya Pelatihan Kartu Prakerja, yang Mahal Bisa Dihindari

Nantinya, anggota Kartu Prakerja diminta untuk mengikuti pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Biaya pelatihan ini sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebesar Rp 1 juta bagi tiap anggota.

"Apa pun silakan pilih sendiri, kalau paketnya masing-masing Rp 200 ribu berati rekan-rekan bisa mengambil sampai lima modul pelatihan," kata Denni di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ini Jawaban Pemerintah soal Mitra Penyedia Pelatihan Kartu Prakerja

Insentif kedua ialah bantuan yang diberikan usai pelatihan. Setiap anggota akan diberikan Rp 600 ribu selama empat bulan berturut-turut, sehingga totalnya mencapai Rp 2.400.000.

Terakhir, insentif sebesar Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan pasca anggota menyelesaikan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program Kartu Prakerja.