Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Konflik Kepentingan, Ini Jawaban Pemerintah soal Mitra Penyedia Pelatihan Kartu Prakerja

Kompas.com - 15/04/2020, 20:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, delapan mitra pemerintah penyedia pelatihan anggota Kartu Prakerja mempunyai tugas yang sama.

Melalui situs atau aplikasi daring yang mereka miliki, delapan platform itu bertugas melatih keterampilan dan komptensi anggota Kartu Prakerja.

Dengan tugas yang sama ini, kata Panji, penyalahgunaan atau konflik kepentingan dapat dimitigasi.

"Ini delapan platform dengan kewajiban yang sama dan tentunya dengan tugas yang sama dalam melayani masyarakat," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Mereka kami serahkan untuk melayani masyarakat sesuai dengan strategi dan kapasitas masing-masing dan masyarakat akan memilih. Jadi itu bisa memitigasi risiko penyalahgunaan atau konflik," tuturnya.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Pernyataan ini merespons munculnya tudingan bahwa pelatihan anggota Kartu Prakerja berpotensi terjadi konflik kepentingan. Sebab, salah satu lembaga mitra pemerintah merupakan perusahaan yang didirikan salah satu Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo.

Adapun platform yang dimaksud adalah Skill Academy by Ruang Guru yang dibangun Adamas Belva Delvara.

Panji mengatakan, kedelapan lembaga ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja karena memang memenuhi syarat.

Syarat itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Tidak ada penunjukan lembaga tertentu sebagai mitra pemerintah, karena kesepakatan yang dijalin berbentuk kerja sama.

"Tidak pernah ada penunjukan atau pengarahan. Semuanya berbasis kolaborasi kerja sama terbuka," ujar Panji.

Panji melanjutkan, kedelapan digital platform ini akan bersaing untuk melayani masyarakat.

Anggota Kartu Prakerja bebas memilih jenis pelatihan manapun yang disediakan delapan digital platform tersebut, tanpa adanya arahan dari pemerintah.

Sistem pembayaran biaya pelatihan pun bukan dilakukan pemerintah kepada penyedia pelatihan, melainkan melalui insentif sebesar Rp 1 juta yang dikirimkan pemerintah ke rekening anggota Kartu Prakerja.

"Biarkan industri pelatihan ini tumbuh dan bersaing dan memberikan layanan terbaik," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com