Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Konflik Kepentingan, Ini Jawaban Pemerintah soal Mitra Penyedia Pelatihan Kartu Prakerja

Kompas.com - 15/04/2020, 20:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, delapan mitra pemerintah penyedia pelatihan anggota Kartu Prakerja mempunyai tugas yang sama.

Melalui situs atau aplikasi daring yang mereka miliki, delapan platform itu bertugas melatih keterampilan dan komptensi anggota Kartu Prakerja.

Dengan tugas yang sama ini, kata Panji, penyalahgunaan atau konflik kepentingan dapat dimitigasi.

"Ini delapan platform dengan kewajiban yang sama dan tentunya dengan tugas yang sama dalam melayani masyarakat," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Mereka kami serahkan untuk melayani masyarakat sesuai dengan strategi dan kapasitas masing-masing dan masyarakat akan memilih. Jadi itu bisa memitigasi risiko penyalahgunaan atau konflik," tuturnya.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Pernyataan ini merespons munculnya tudingan bahwa pelatihan anggota Kartu Prakerja berpotensi terjadi konflik kepentingan. Sebab, salah satu lembaga mitra pemerintah merupakan perusahaan yang didirikan salah satu Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo.

Adapun platform yang dimaksud adalah Skill Academy by Ruang Guru yang dibangun Adamas Belva Delvara.

Panji mengatakan, kedelapan lembaga ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja karena memang memenuhi syarat.

Syarat itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Tidak ada penunjukan lembaga tertentu sebagai mitra pemerintah, karena kesepakatan yang dijalin berbentuk kerja sama.

"Tidak pernah ada penunjukan atau pengarahan. Semuanya berbasis kolaborasi kerja sama terbuka," ujar Panji.

Panji melanjutkan, kedelapan digital platform ini akan bersaing untuk melayani masyarakat.

Anggota Kartu Prakerja bebas memilih jenis pelatihan manapun yang disediakan delapan digital platform tersebut, tanpa adanya arahan dari pemerintah.

Sistem pembayaran biaya pelatihan pun bukan dilakukan pemerintah kepada penyedia pelatihan, melainkan melalui insentif sebesar Rp 1 juta yang dikirimkan pemerintah ke rekening anggota Kartu Prakerja.

"Biarkan industri pelatihan ini tumbuh dan bersaing dan memberikan layanan terbaik," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com