Ada 9 ABK Diamond Princess yang Akan Dikarantina di Bapelkes Cikarang

Kompas.com - 07/03/2020, 17:41 WIB
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/3/2020). Dalam keterangan persnya Achmad Yurianto menyampaikan sebanyak empat orang dinyatakan suspect virus Corona karena telah melakukan kontak langsung dengan warga Depok yang positif sebelumnya dan mengalami gejala-gejala awal seperti Influenza yang kini tengah diobservasi dan menunggu hasil pasti dari pemeriksan laboratorium. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/3/2020). Dalam keterangan persnya Achmad Yurianto menyampaikan sebanyak empat orang dinyatakan suspect virus Corona karena telah melakukan kontak langsung dengan warga Depok yang positif sebelumnya dan mengalami gejala-gejala awal seperti Influenza yang kini tengah diobservasi dan menunggu hasil pasti dari pemeriksan laboratorium. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, ada sembilan orang WNI yang merupakan anak buah kapal ( ABK) Diamond Princess akan dikarantina di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang, Bekasi.

Yuri mengatakan, sembilan orang itu terdiri dua orang WNI yang telah berada di Indonesia, dua orang WNI yang sedang menanti boarding untuk terbang ke Indonesia, dan lima orang WNI yang saat ini masih dirawat di Jepang.

"Hari ini ada 2 (2 orang WNI) yang sudah tinggal menunggu untuk boarding dan akan terbang ke Indonesia. Kemudian kami berkomunikasi kembali, terakhir 5 orang (WNI) yang dalam dua-tiga hari ke depan juga akan dipulangkan (ke Indonesia) karena kondisinya sudah membaik, " ujar Yuri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).

Baca juga: Dua ABK Diamond Princess Sembuh dari Corona, Pemerintah: Akan Diobservasi di Balitbang Cikarang

Tak hanya itu, Yurianto menyebut, pemerintah sudah menyiapkan seluruh tim untuk melakukan observasi kepada sembilan WNI ABK Diamond Princess yang akan dikarantina.

"Situasi sudah disiapkan seluruh tim yang melakukan observasi di sana juga sudah kita siapkan jadi tinggal menunggu jalan saja karena rundown perancanaan sudah sudah semua," kata dia. 

Yuri menyampaikan, kesembilan orang ini harus menjalani observasi selama 14 hari. Hal ini sesuai standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia (WHO).

Adapun Bapelkes dipilih menjadi tempat observasi karena lokasi itu merupakan fasilitas milik Kementerian Kesehatan.

"Kita akan melakukan observasi untuk mereka di Bapelkes di Cikarang. Itu miliknya Kementerian Kesehatan," ucap Yuri.

Baca juga: Setelah Dipakai Evakuasi WNI Kapal Diamond Princess, Pesawat Milik Garuda Belum Beroperasi Lagi

Sebelumnya, pemerintah mengevakuasi 69 WNI di Kapal Diamond Princess yang menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona.

Mereka dievakuasi pada Minggu (1/3/2020) saat kapal tersebut bersandar di Yokohama, Jepang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X