Ditarget Rampung 100 Hari, Bagaimana Nasib Omnibus Law Cipta Kerja Kini?

Selain KSPI, penolakan juga datang dari Migrant Care. Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Badriah, mengatakan RUU Cipta Kerja memangkas hak-hak buruh.

"Para buruh migran Indonesia menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena hak-hak buruh dipangkas. Itu sangat mencederai buruh," kata Siti Badriah di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Upaya pemerintah

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan segera melakukan sosialisasi omnibus law RUU Cipta Kerja.

Ia mengatakan pemerintah telah menyusun jadwal sosialisasi RUU Cipta Kerja kepada publik.

"Kami akan mulai dalam waktu ini sudah harus dijadwalkan dan mulai, di beberapa tempat sudah mulai berjalan. Secara pararel dengan proses politik di DPR," kata Airlangga di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bertemu Perwakilan Buruh, Mahfud Ungkap 3 Persoalan RUU Cipta Kerja

Airlangga menjelaskan pemerintah memang berencana melakukan sosialisasi RUU Cipta Kerja setelah surat presiden (surpres) terkait RUU tersebut resmi diterbitkan.

"Kami akan memulai sosialisasi sesudah surpres (terbit)," tuturnya.

"Kan tidak bisa kami bikin sosialisasi terhadap sesuatu yang masih di awang-awang," lanjut Airlangga.

Baca juga: Puan Sebut Pemerintah Tak Maksimal Sosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain itu, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga menyatakan saat ini partai koalisi pemerintah tengah menggalang dukungan politik dari partai oposisi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja.

Dia mengatakan PKS telah menyatakan dukungan untuk RUU Cipta Kerja meski dengan sejumlah catatan.

"Proses politik sedang berjalan. Salah satunya kemarin sudah ketemu PKS. PKS setuju transformasi struktural dan secara prinsip mendukung omnibus law, baik RUU Perpajakan maupun Cipta Kerja," tuturnya.

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Ada 2 Kesalahan di Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Airlangga mengatakan, komposisi partai koalisi pendukung pemerintah di DPR sudah 75 persen.

Oleh karena itu, koalisi pendukung pemerintah fokus mendekati partai oposisi agar mendapat tambahan dukungan.

"Yang lain sudah. Kan catatan juga pemerintah didukung 75 persen kursi di DPR dan 75 persen sudah," ujar Airlangga.