Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Serahkan 3 Catatan Terkait RUU Cipta Kerja kepada Ketum Golkar

Kompas.com - 26/02/2020, 10:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyerahkan tiga catatan terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hal ini dilakukan Sohibul, dalam silaturahim kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat pada, Selasa (25/02/2020) malam.

"Kunjungan ini adalah rangkaian silaturahim kebangsaan PKS dengan partai politik. Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya," kata Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Anies Disindir Warganet Saat Banjir, Politisi PKS: Itu Risiko, Tidak Usah Baper

Sohibul mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia dan Airlangga mendiskusikan permasalahan bangsa, salah satunya Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Airlangga, kata dia, menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Namun, menurut Sohibul, PKS sepakat transformasi dengan adanya RUU Cipta Kerja cukup sensitif, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan.

"Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," ujarnya.

Sohibul pun menyampaikan tiga catatan penting terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada Airlangga.

Pertama, Omnibus Law RUU tersebut harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," ucapnya.

Kedua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder.

Sohibul menekankan, pemerintah perlu memperhatikan hak-hak pekerja dan tidak hanya berpihak pada investor.

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," tuturnya.

Baca juga: Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Terakhir, menurut Sohibul, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah.

Ia mengingatkan, tak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat, karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.

"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com