Pimpinan Komisi V Kecewa Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Tak Hadiri Rapat soal Banjir

Kompas.com - 27/02/2020, 06:31 WIB
Politisi Golkar Ridwan Bae KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi Golkar Ridwan Bae

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak menghadiri rapat kerja dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). 

Diketahui, Komisi V mengundang Anies Baswedan, Ridwan, Wahidin beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BASARNAS hingga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) terkait banjir di DKI Jakarta.

Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Ridwan pun menyoroti ketidakhadiran Gubernur Anies. Menurutnya, ketidakhadiran Anies mengecewakan DPR sebagai wakil rakyat. 

"Ketidakhadiran dia (Anies) itu mengecewakan kami komisi V, kami ini wakil rakyat, yang bekerja sesuai rakyat, bagaimana mengatasi persoalan-persoalannya salah satunya banjir DKI Jakarta," kata Ridwan ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (26/2/2020) malam.

Ridwan menilai, alasan Anies tak ikut rapat kerja dengan Komisi V tidak dapat diterima.

Sebab, jika Anies ingin meninjau titik banjir, tugas itu seharusnya bisa digantikan oleh jajaran Pemprov DKI.

"Kalau menijau titik banjir, itu tidak harus dia," ujarnya.

Anies, kata Ridwan, seharusnya memenuhi undangan rapat kerja Komisi V agar dapat mencari solusi terkait penanganan banjir bersama Kementerian PUPR, BASARNAS dan BMKG.

"Sebaiknya mencari solusi mencari tindakan terbaik kayak apa perencanaan apa yang komprehensif. Tidak bisa dengan cara tinjau-tinjau itu, tinjau titik lah, tinjau orang kena banjir lah, bukan titik temunya," ucapnya.

Baca juga: DPR Akan Panggil Lagi Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin untuk Rapat soal Banjir

Selain Anies, Ridwan mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim seharusnya menghadiri rapat kerja dengan Komisi V.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Nasional
Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Nasional
Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Nasional
RI-Australia Pertegas Kerja Sama di Bidang Hukum dan Keamanan

RI-Australia Pertegas Kerja Sama di Bidang Hukum dan Keamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X