Pimpinan Komisi V Kecewa Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Tak Hadiri Rapat soal Banjir

Kompas.com - 27/02/2020, 06:31 WIB
Politisi Golkar Ridwan Bae KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi Golkar Ridwan Bae

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak menghadiri rapat kerja dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). 

Diketahui, Komisi V mengundang Anies Baswedan, Ridwan, Wahidin beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BASARNAS hingga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) terkait banjir di DKI Jakarta.

Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Ridwan pun menyoroti ketidakhadiran Gubernur Anies. Menurutnya, ketidakhadiran Anies mengecewakan DPR sebagai wakil rakyat. 

"Ketidakhadiran dia (Anies) itu mengecewakan kami komisi V, kami ini wakil rakyat, yang bekerja sesuai rakyat, bagaimana mengatasi persoalan-persoalannya salah satunya banjir DKI Jakarta," kata Ridwan ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (26/2/2020) malam.

Ridwan menilai, alasan Anies tak ikut rapat kerja dengan Komisi V tidak dapat diterima.

Sebab, jika Anies ingin meninjau titik banjir, tugas itu seharusnya bisa digantikan oleh jajaran Pemprov DKI.

"Kalau menijau titik banjir, itu tidak harus dia," ujarnya.

Anies, kata Ridwan, seharusnya memenuhi undangan rapat kerja Komisi V agar dapat mencari solusi terkait penanganan banjir bersama Kementerian PUPR, BASARNAS dan BMKG.

"Sebaiknya mencari solusi mencari tindakan terbaik kayak apa perencanaan apa yang komprehensif. Tidak bisa dengan cara tinjau-tinjau itu, tinjau titik lah, tinjau orang kena banjir lah, bukan titik temunya," ucapnya.

Baca juga: DPR Akan Panggil Lagi Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin untuk Rapat soal Banjir

Selain Anies, Ridwan mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim seharusnya menghadiri rapat kerja dengan Komisi V.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X