Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Kompas.com - 26/02/2020, 12:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat dibuka, Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat tersebut. Padahal, Komisi V DPR telah menyampaikan undangan kepada Anies untuk menghadiri rapat hari ini.

"Saya setuju rapat ini kita tunda, kita jadwal ulang rapat ini sampai nanti gubernurnya bisa hadir," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Selain Anies, Komisi V juga mengundang juga mengundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, ketiga gubernur itu tidak hadir dan diwakilkan.

Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Sementara itu, dalam rapat tersebut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.

Baca juga: Tangani Banjir di Karawang, Kapolda Jabar Usul Ini ke Ridwan Kamil

Kesepakatan menunda rapat itu diputuskan Lasarus setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan interupsi.

Sejumlah anggota menyatakan keberatan jika rapat dilanjutkan tanpa kehadiran para gubernur terkait. Sebab, tujuan rapat adalah membahas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir.

Lasarus pun menyampaikan kepada perwakilan pemerintah provinsi terkait agar dalam agenda berikutnya para gubernur memenuhi undangan rapat.

Baca juga: Ekonom: Banjir Tak Hanya Ganggu Ekonomi Jakarta, tapi...

"Kami harap tolong sampaikan ke gubernurnya, mudah-mudahan kita atur ulang. Mari kita diskusi sama-sama dengan pihak yang layak diajak bicara. Tanpa koordinasi, ini tidak bisa selesai," kata Lasarus.

Rapat ditunda dan akan diagendakan kembali di masa persidangan DPR berikutnya. Sebab, DPR akan memasuki masa reses pada 27 Februari mendatang.

"Ke depan, kami akan agendakan lagi. Kami memasuki masa reses, tentu kami akan ageandakan sidang berikutnya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com