Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Kompas.com - 26/02/2020, 12:27 WIB
Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat dibuka, Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat tersebut. Padahal, Komisi V DPR telah menyampaikan undangan kepada Anies untuk menghadiri rapat hari ini.

"Saya setuju rapat ini kita tunda, kita jadwal ulang rapat ini sampai nanti gubernurnya bisa hadir," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Selain Anies, Komisi V juga mengundang juga mengundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, ketiga gubernur itu tidak hadir dan diwakilkan.

Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Sementara itu, dalam rapat tersebut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.

Baca juga: Tangani Banjir di Karawang, Kapolda Jabar Usul Ini ke Ridwan Kamil

Kesepakatan menunda rapat itu diputuskan Lasarus setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan interupsi.

Sejumlah anggota menyatakan keberatan jika rapat dilanjutkan tanpa kehadiran para gubernur terkait. Sebab, tujuan rapat adalah membahas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir.

Lasarus pun menyampaikan kepada perwakilan pemerintah provinsi terkait agar dalam agenda berikutnya para gubernur memenuhi undangan rapat.

Baca juga: Ekonom: Banjir Tak Hanya Ganggu Ekonomi Jakarta, tapi...

"Kami harap tolong sampaikan ke gubernurnya, mudah-mudahan kita atur ulang. Mari kita diskusi sama-sama dengan pihak yang layak diajak bicara. Tanpa koordinasi, ini tidak bisa selesai," kata Lasarus.

Rapat ditunda dan akan diagendakan kembali di masa persidangan DPR berikutnya. Sebab, DPR akan memasuki masa reses pada 27 Februari mendatang.

"Ke depan, kami akan agendakan lagi. Kami memasuki masa reses, tentu kami akan ageandakan sidang berikutnya," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X