DPR Akan Panggil Lagi Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin untuk Rapat soal Banjir

Kompas.com - 26/02/2020, 19:45 WIB
Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020). Agenda rapat hari ini ditunda karena tidak dihadir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIRapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020). Agenda rapat hari ini ditunda karena tidak dihadir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR akan kembali mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah masa reses berakhir, yaitu pada Maret 2020 untuk membahas penanganan banjir di Jabodetabek.

Hari ini, Anies tak hadir dalam rapat Komisi V DPR yang mengagendakan pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek. Rapat pun ditunda.

"Setelah begitu kami selesai reses, masuk, kami akan undang segera," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Ini Alasan Anies Baswedan Tak Hadir Rapat Penanganan Banjir di DPR

Selain Anies, Lasarus mengatakan, Komisi V juga akan kembali mengundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Keduanya juga tidak hadir dalam rapat hari ini meski telah diundang.

Padahal, kata Lasarus, Komisi V sengaja mengagendakan rapat hari ini untuk menyelesaikan polemik yang muncul di publik terkait banjir di Jabodetabek.

Selain itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan banjir tampak minim.

"Karena kami melihat perdebatan di ruang publik sudah terlalu ramai. Kenapa tidak duduk satu meja bersama menteri, kita bicarakan bersama-sama, tetapi teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya menteri yang datang, tapi gubernur tidak ada yang datang," tutur dia. 

Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasanan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya siang tadi.

Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim yang diundang dalam rapat juga absen dan diwakilkan.

"Saya setuju rapat ini kita tunda, kita jadwal ulang rapat ini sampai nanti gubernurnya bisa hadir," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Sementara itu, rapat dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X