Kemenag Adakan Bimtek untuk Penceramah, Bakal Dapat Sertifikat

Kompas.com - 18/02/2020, 18:41 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIMenteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan, pihaknya akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk mubalig atau penceramah.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan serta mencegah radikalisme di kalangan masyarakat.

"InsyaAllah nanti berisi 100 orang kemudian bimtek ini menekankan kepada wawasan kebangsaan," kata Tarmizi di Kantor Kementerian Agama, Selasa (18/2/2020).

Tarmizi menjelaskan, setelah selesai bimtek, penceramah akan mendapat sertifikat.

Baca juga: Disebut Akan Sebar 260.000 Penceramah untuk Atasi Radikalisme, Ini Kata Menteri Agama

Namun, dia menegaskan, bimtek bukanlah program untuk sertifikasi penceramah.

"Serfikasi ada UU ada lembaganya, disertifikasi itu ada gajinya. Ini namanya bimtek, peningkatan kompetensi mubalig, terutama di bidang wawasan kebangsaan," ungkapnya.

Dia menegaskan, program bimtek ini tidak bersifat wajib. Sehingga, jika para penceramah tidak mau mengikutinya maka tidak ada masalah.

"Kalau kita wajibkan nanti ribut lagi, ya sudahlah kita pelan-pelan saja. Enggak bisa sekaligus secara bertahap kita benahi," ucap Tarmizi.

Baca juga: Tindak Lanjuti Bom di Medan, 260.000 Penceramah Akan Disebar Sampaikan Bahaya Radikalisme

Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah diminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk lebih aktif dalam menyisir potensi radikalisme.

Oleh karena itu, sejumlah langkah akan ditempuh oleh BNPT, termasuk melibatkan para penceramah untuk menyampaikan bahaya radikalisme.

"Pak Menteri Agama mengatakan pada saat bertemu Wapres itu, kita punya 260.000 penceramah dan akan kita aktifkan itu. Kita akan tentukan di mana saja titik-titik prioritas, mudah-mudahan ini adalah hal yang sangat baik," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X