Politisi PKS Sebut Komisi II Akan Kaji Revisi UU Parpol

Kompas.com - 07/02/2020, 20:20 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menilai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ( UU Parpol) perlu direvisi.

Menurut Mardani, revisi UU Parpol perlu dilakukan untuk memperbaiki internal partai politik agar lebih demokratis.

"Karena ketika kita mampu mereformasi diri dengan baik menjadi lebih demokratis, akan menjadi lebih punya kebebasan dalam menyampaikan gagasan," kata Mardani di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Selain UU Pemilu dan UU Pilkada, Komisi II Juga Dorong Revisi UU Parpol

Mardani menegaskan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji revisi UU Parpol.

Ia mengatakan kajian itu akan dilakukan bersama dengan pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kemungkinan ketika kita bahas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 akan disekaliguskan (dengan UU Parpol)," ungkapnya.

Mardani mengaku juga sempat bertemu dengan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSako), Perludem dan CSIS untuk berdiskusi soal Paket UU Politik, Parpol, UU pemilu dan UU MD2.

Pembahasan itu dilakukan untuk mencari solusi agar pemilu lebih demokratis dan memperbaiki kualitas internal partai politik.

"Karena gimana mau bicara demokrasi mau bicara pemilu yang baik kalau partai politiknya tidak kita reformasi. karena itu tadi dengan pikiran saya sama bagaimana kita bareng-bareng partai politik di reformasi," ucapnya.

Baca juga: Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Sebelumnya, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyayangkan UU Parpol tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Padahal, kata Syamsuddin, LIPI sudah menyusun sistem integritas partai politik untuk mengurangi korupsi.

"Yang mengejutkan kita adalah rancangan revisi UU Parpol tidak masuk prolegnas 2020. Menyedihkan sekali," kata Syamsuddin di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X