Kompas.com - 23/01/2020, 21:20 WIB
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Syamsuddin Haris setelah mendatangi ruang kerjanya di Gedung KPK Jakarta, Senin (23/12/2019). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAAnggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Syamsuddin Haris setelah mendatangi ruang kerjanya di Gedung KPK Jakarta, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyayangkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Padahal, kata Syamsuddin, LIPI sudah menyusun sistem integritas partai politik untuk mengurangi korupsi.

"Yang mengejutkan kita adalah rancangan revisi UU Parpol tidak masuk prolegnas 2020. Menyedihkan sekali," kata Syamsuddin di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Selain UU Pemilu dan UU Pilkada, Komisi II Juga Dorong Revisi UU Parpol

Setidaknya, ada lima sistem integritas yang disusun oleh LIPI.

Mulai dari standar etik, kaderisasi, rekrutmen, demokrasi internal, dan keuangan partai politik.

Namun, Syamsuddin mengatakan, sistem integritas itu tidak akan berpengaruh apapun, jika tidak dimasukan dalam regulasi yakni, UU Partai Politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi yang mustahil adalah suatu ilusi belaka apabila tidak bisa insert jadi regulasi negara. Nah regulasi negara untuk partai politik ya UU partai politik," ungkapnya.

Baca juga: KPU Nilai Ketentuan Pemecatan Anggota Partai di UU Parpol Perlu Dipertegas

 

Menurut Syamsuddin, sistem integritas itu perlu dimasukan dalam UU Partai Politik seiring wacana menaikkan besaran bantuan dana parpol dari pemerintah.

"Apabila kenaikan subsidi dari negara tidak diimbangi perubahan signifikan parpol. Tidak ada reformasi di internal parpol. Dan tentu publik akan menggugat itu," ujarnya

"Bagaimana mungkin kita meningkatkan subsidi negara sementara tingkah laku parpol tidak berubah. Kan poinnya disitu," ucap Syamsuddin.

Baca juga: KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

 

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 pada rapat Paripurna ke-8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Nasional
Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.