Mahfud MD dan Terawan Klaim Dunia Puji Indonesia dalam Atasi Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mengklaim dunia internasional memuji kesigapan Pemerintah Indonesia atas langkah observasi 237 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

"Dipuji oleh masyarakat internasional, karena Indonesia dinilai paling cepat akurat dan tepat di dalam menangani masalah ini (virus corona). Misalnya, jika dibandingkan secara umum dengan 38 negara lainnya yang sudah melakukan hal yang sama," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hal senada juga diungkapkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menurut Menkes Terawan, media asing telah memberikan pujian atas prosedur tetap (protap) Pemerintah Indonesia yang runut dan teratur dalam mengantisipasi virus corona.

Baca juga: Pastikan Karantina Aman, Menkes Terawan: Saya Jaminkan Badan Saya

Terawan mencontohkan bagaimana negara lain tak sesiap Indonesia dalam mengantisipasi virus corona.

Misalmya Inggris, kata dia, di mana masyarakatnya tidak mengenakan alat pelindung diri (APD).

"Inggris saja di-bully. Kenapa? karena supirnya saja tidak pakai masker, tidak pakai APD (alat pelindung diri) membawa warga ke tempat militernya itu 200 km lebih, tidak pakai APD. Nah, ini Indonesia lengkap semua, semua memakai keamanan yang baik," kata Terawan.

Baca juga: Bupati Natuna: Pemberitahuan Evakuasi WNI ke Natuna Hanya Lewat WhatsApp

Dengan begitu, lanjut dia, pemberitaan dari media asing tersebut menunjukan Indonesia sudah sesuai standar badan kesehatan dunia, WHO.

"Menurut saya itu sebuah berita yang bagus apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia adalah hal yang sudah tepat sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, terdapat 238 orang yang tengah menjalani karantina usai dievakuasi dari Kota Wuhan, China. Adapun, mereka terdiri dari 237 WNI dan 1 WNA yang merupakan suami dari salah satu WNI.

Baca juga: Tak Beri Kompensasi, Menkes Minta Masyarakat Doakan Warga Natuna

ANTARA FOTO/CHERMAN Sejumlah warga Natuna melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2/2020). Mereka menolak kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China yang akan diobservasi selama kurang lebih dua minggu di Natuna untuk memastikan sehat dan bebas dari virus corona. ANTARA FOTO/Cherman/mrh/ama.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, mereka meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Baca juga: Menko PMK Sebut Hoaks Jadi Penyebab Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometer-lah. Jadi saya kira masih amanlah, " ujar Abdul di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).