Kompas.com - 04/02/2020, 12:37 WIB
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan pembentukan provinsi khusus untuk Natuna dan Anambas. BBC Indonesia/Ivan Batara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan pembentukan provinsi khusus untuk Natuna dan Anambas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, ada miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penempatan Warga Nasional Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China, akibat wabah virus corona di Natuna, Kepualauan Riau.

"Betul (miskoordinasi). Betul memang itu," kata Hamdi saat dijumpai jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hamid menjelaskan, pemerintah daerah di Natuna baru menerima informasi bahwa Natuna akan menjadi lokasi observasi WNI dari Hubei satu hari sebelum evakuasi dilakukan.

Baca juga: Tak Beri Kompensasi, Menkes Minta Masyarakat Doakan Warga Natuna

Pemerintah pusat pun, lanjut Hamid, sudah mengakui bahwa ada keterlambatan pemberian informasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat observasi kesehatan.

Alasan keterlambatan itu adalah karena situasi pemulangan WNI dari China yang mendesak.

"Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemda maupun kepada masyarakat," ujar Hamid.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mengaku, tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah daerah. Hamid mendapatkan pemeberitahuan hanya dari Sekretaris Daerah melalui pesan singkat.

Baca juga: Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

"Jadi enggak ada surat, saya diberitahu saja, rapat di bandara sekdanya, terus beliau WA (Whatsapp) saya," ungkapnya.

Diberitakan, pemerintah Indonesia mengevakuasi sebanyak 238 WNI dari Hubei, China akibat wabah virus corona, Minggu (2/2/2020).

Mereka ditempatkan di Pulau Natuna untuk diobservasi kesehatannya selama 14 hari sejak evakuasi dilakukan untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus corona.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.